BANDA ACEH -Dorongan untuk mengganti Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) mencuat. Menyusul adanya penarikan sejumlah aset Muhammadiyah di BSI beberapa waktu terakhir ini.
Pakar ekonomi Anthony Budiawan menegaskan bukan direksi yang seharusnya diganti, melainkan pemerintahnya yang perlu diganti lantaran salah memilih dewan direksi dan direktu utama BSI.
“Masalahnya bukan masalah direksi, tapi pemegang saham. Pemegang sahamnya pemerintah, yang perlu diganti pemerintahnya. Bukan direksinya,” kata Anthony Budiawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/6).
“Kalau pemerintahnya bener direksinya bener. Pemerintahnya yang harus diganti karena menunjuk direksi sembarangan,” sambungnya.
Ia mengurai, penyebab awal Muhammadiyah memutuskan untuk menarik asetnya di BSI, lantaran uang yang disimpannya itu tidak bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Karena, pinjaman dari BSI kebanyakan disalurkan untuk perusahaan besar,” katanya.
Jika harus diganti direktur utamanya, kata Anthony, maka direktur utama yang baru bakal kesulitan mengobati permasalahan yang sudah menjadi borok di BSI itu.
“Sekarang siapapun yang akan menjadi direksi itu akan sulit karena ini kan salah satunya kebijakan dari pemegang saham pemegang sahamnya yaitu pemerintah,” katanya.
Menurutnya, penarikan dana Muhammadiyah ini sudah sempat terjadi beberapa waktu lalu.
“Oleh karena itu Muhammadiyah untuk mengontrolnya Muhammadiyah diminta untuk duduk salah satu menunjuk perwakilannya di selain komisaris tetapi kemudian pemegang saham mengabaikan itu,” tutupnya.
