Presiden: Sistem Online Harus Pastikan Kemudahan Perizinan Acara

"\n JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kehadiran sistem\u00a0online single submission\u00a0(OSS) harus bisa memastikan kemudahan dan kecepatan proses perizinan penyelenggaraan berbagai acara atau\u00a0 event \u00a0di Indonesia. Digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan\u00a0event\u00a0tersebut diluncurkan oleh pemerintah di Jakarta, Senin (24\/6\/2024), sebagai gagasan dari Polri dengan kerja sama dari Kemenko Marves, Kemenpan RB, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, Kemenkeu, Kemenkominfo, dan Kementerian BUMN. \u201cMengenai digitalisasi proses perizinan ini yang segera kita\u00a0 launching , harapan saya sekali lagi bukan hanya\u00a0 website \u00a0layanan saja tetapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan. Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita, sehingga munculnya adalah sebuah\u00a0 cost \u00a0yang lebih murah dan lebih terbuka dan transparan,\u201d kata Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti masalah utama penyelenggaraan\u00a0 event \u00a0di Indonesia yaitu kepastian izin yang tidak diberikan sejak jauh hari. Karena itu, ia meminta para penyelenggara\u00a0 event \u00a0untuk mengajukan izin sejak beberapa bulan bahkan satu tahun sebelum hari H. \u201cArtinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik, kapan\u00a0 event \u00a0itu diselenggarakan. Jajaran pemerintah juga tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari untuk beberapa perizinan tadi. Sehingga penyelenggara bisa mempromosikan\u00a0 event -nya, bisa menjual tiketnya dengan baik,\u201d ujar Jokowi. \t\n \t\t\t \n\t\t\u00a0\n\t \n\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t Dengan perencanaan yang baik itu, kata dia, penyelenggara pun bisa segera mencocokkan jadwal dengan para artis, yang seringkali padat jadwal pertunjukannya. \u201cJadi kalau di internasional, artis pun kan juga jadwalnya padat, jadi memiliki\u00a0 planning \u00a0yang jauh-jauh hari. Di kita juga sama, artis-artis juga jadwalnya padat. Seharusnya penyelenggaraannya juga meminta izinnya harus jauh-jauh bulan sebelumnya, tidak dadakan,\u201d kata Jokowi. Sementara untuk pihak Kepolisian, Presiden meminta aparat keamanan menjamin bahwa izin penyelenggaraan acara didukung dengan kinerja pengamanan yang baik. \u201cDi negara kita ini sudah izinnya keluar saja masih dibatalkan kok. (Sering) kejadian itu, saya nggak sekali, dua kali mendapatkan keluhan itu. Sudah keluar izin saja (acara) bisa dibatalkan, saya tidak tahu karena apa. Alasan karena keamanan. Ya keamanan itu tugasnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan agar yang tidak aman menjadi aman,\u201d ujarnya, menegaskan. Presiden Jokowi mengatakan akan mengecek terus implementasi digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan\u00a0 event ,\u00a0agar berjalan efektif dan menghindari pelanggaran. \u201cKarena yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuatkan OSS, tetapi karena tidak pernah dicek, nggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya apa? Manual lagi. Artinya\u00a0ketemu-ketemu\u00a0lagi, dan akhirnya ditangkap oleh KPK,\u201d tutur Jokowi. Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menngimbuhkan\u00a0dengan adanya integrasi perizinan secara digital ini, masyarakat dapat mengakses layanan perizinan penyelenggaraan acara olahraga, musik, dan lain-lain di mana saja dan kapan saja. Layanan tersebut menjadikan proses pengajuan perizinan penyelenggaraan acara tidak perlu lagi berbelit-belit. Dari sebelumnya pengajuan perizinan memakan waktu 14 hari, saat ini penyelenggara hanya perlu melengkapi dokumen persyaratan secara daring. Ia menyebut, saat ini digitalisasi layanan penyelenggaraan acara telah diberlakukan di tujuh lokasi di DKI Jakarta dan Banten, yaitu kawasan Gelora Bung Karno, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Convention Center (JCC), Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Community Park PIK 2. Polri juga telah melakukan penilaian risiko\u00a0(risk assesment)\u00a0untuk menjamin kelayakan dan keamanan di seluruh tempat tersebut. \u201cKe depannya Polri siap menerapkan perizinan\u00a0online\u00a0di kota-kota besar lain di Indonesia, seperti Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, dan juga provinsi-provinsi lainnya,\u201d ujar Kapolri. Ia berharap, melalui layanan ini, industri kreatif di Indonesia bisa semakin berkembang, bertumbuh, dan memberikan manfaat serta kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah. \n \n \t\t\n\t \n\t sumber : Antara \t \n\n\n\n\n\n \n \r\n\r\n Sumber: Republika "