JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan akses air bersih bagi seluruh warga yang ketersediannya terkait erat dengan masalah-masalah pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan terutama upaya melawan stunting.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk bisa mendorong semua warga terakses air bersih,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Widyastuti dalam acara yang diadakan daring, Rabu.
Dia mengemukakan bahwa ketersediaan akses air bersih menjadi sangat penting. “Itu terkait juga nanti dengan SDM,” katanyam
Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menunjukkan intervensi penyediaan air bersih, ditambah sanitasi yang layak berkontribusi 70 persen dalam pencegahan stunting atau tengkes.
Penyediaan air bersih menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta usai Ibu Kota Indonesia berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Widyastuti ​​​​​mengatakan pelayanan air bersih di DKI Jakarta juga menjadi program Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya khususnya pipanisasi.
Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan pada April lalu mengungkapkan pengerjaan pemasangan PAM perpipaan di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 67 persen dan ditargetkan rampung pada tahun 2030.
Angka ini tak jauh berbeda dengan yang disampaikan Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta Iwan Kurniawan.
Iwan yang mewakili Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta dalam acara yang sama dengan Widyastuti mengatakan, pada tahun 2023, jumlah rumah tangga yang sudah dilayani air minum perpipaan sebesar 66,73 persen.
Sedangkan rumah tangga yang sudah memiliki akses sanitasi perpipaan sebesar 21,19 persen.
Sementara itu, berdasarkan hasil analisis yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta diketahui rumah tangga yang belum memiliki sumber air minum sebesar 0,08 persen rumah tangga.
Menurut Iwan, penyediaan air minum termasuk ke dalam upaya pemerintah guna mendukung pengurangan kantong-kantong wilayah kemiskinan di Jakarta.
Guna menanggulangi kemiskinan, upaya ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.
“Di sini, diharapkan peran aktif pihak terkait untuk dapat menyelaraskan program-program yang ada, dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta koordinasi untuk melakukan monitoring secara berkala,” kata dia.
sumber : Antara
Sumber: Republika
