BANDA ACEH – Sosok Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di bawah Kemenkominfo, berhasil dibobol hacker. Pelaku meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau setara dengan Rp 131 miliar. Serangan terhadap PDN dinilai sangat serius karena server ini menyimpan sejumlah data penting pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen Hinsa Siburian, menyatakan bahwa akibat serangan tersebut, data yang tersimpan dalam PDN menjadi tidak aman.
“Datanya dienkripsi. Jika sudah dienkripsi, ya sebenarnya tidak aman,” ujar Hinsa dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah bersama BSSN, Cybercrime Polri, dan KSO Telkomsigma tengah berupaya mengatasi masalah ini.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah migrasi data dan pemulihan sistem PDN yang rusak. “Ini lagi migrasi,” kata Budi saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Namun, siapakah sebenarnya Budi Arie Setiadi, dan bagaimana latar belakang pendidikannya? Berikut ulasannya.
Profil Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Ia lahir di Jakarta pada 20 April 1969.
Jabatan Menkominfo ia pegang sejak 17 Juli 2023, menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan Menara BTS 4G BAKTI Kemenkominfo.
Sebelum menjadi Menkominfo, Budi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) sejak 25 Oktober 2019.
Karier Politik
Karier politik Budi dimulai ketika ia menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di partai tersebut, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDIP DKI Jakarta periode 1998-2001.
Pada periode 2005-2010, Budi dipercaya memegang jabatan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDIP DKI Jakarta.
Karier politiknya makin menanjak ketika ia didapuk menjadi Ketua Umum Projo, organisasi relawan pendukung Joko Widodo, pada 2013-2024.
Pernah jadi jurnalis
Selain menjadi politikus, Budi juga memiliki latar belakang sebagai jurnalis. Ia adalah salah satu pendiri Harian Bergerak pada 1998. Sebelumnya, ia mengelola mingguan Media Indonesia pada 1994 hingga 1996.
Budi juga merintis media mingguan ekonomi Kontan serta menjadi salah satu jurnalisnya pada 1996-2001. Kemampuan jurnalistik Budi telah terasah sejak bangku kuliah, ketika ia menjadi redaktur pelaksana media Suara Mahasiswa UI pada 1992-1993.
Pendidikan Budi Arie Setiadi
Berbicara soal pendidikan, riwayat pendidikan Budi Arie Setiadi tidak sejalan dengan jabatan Menkominfo yang ia pegang saat ini. Ia merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia tahun 1996.
Budi kemudian melanjutkan pendidikannya di Program Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia pada 2006.
Pandangan Publik dan Upaya Pemulihan
Keberadaan Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo dengan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan teknologi informasi menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat.
Beberapa pihak meragukan kemampuannya dalam mengatasi isu-isu teknis yang kompleks seperti serangan siber terhadap PDN. Namun, Budi tetap menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.
Pemerintah, melalui Kemenkominfo dan BSSN, terus berusaha memperkuat sistem keamanan siber nasional. Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan infrastruktur keamanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber, serta kerja sama internasional untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam.
Keamanan Siber
Serangan terhadap PDN ini menjadi pengingat pentingnya keamanan siber di era digital. Indonesia, sebagai negara dengan populasi internet yang besar, rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber harus menjadi prioritas utama pemerintah.