JAKARTA — Para peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan perlunya membuat skala prioritas program yang dijalankan pemerintahan ke depan, termasuk mempertimbangkan mana yang lebih penting antara proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) atau program makan bergizi gratis.
Menurut para peneliti Indef, berdasarkan perhitungan dan penelusuran, program yang lebih penting untuk diprioritaskan diantara keduanya adalah program makan bergizi gratis. Hal itu karena sifatnya yang lebih memiliki multiple effect yang lebih luas.
“Kalau saya suruh milih salah satu, saya akan milih makan bergizi sehat,” kata Peneliti Indef yang juga Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam diskusi publik bertema ‘Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Setidaknya ada dua alasan Eko memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek debut Presiden Joko Widodo, IKN.
“Pertama, karena ini genuine dari ide kampanye Prabowo. Kedua, kalau kita bisa desain kelembagaannya dengan bagus, ini bisa menjadi stimulan untuk demand ekonomi domestik kita,” ungkapnya.
Dalam prakteknya, pastikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus terlibat dalam program makan bergizi gratis tersebut karena memang program itu ditunggu-tunggu masyarakat, terutama kelas bawah. Jangan sampai bahan pangan yang dibutuhkan dalam program tersebut banyak berasal dari barang impor.
“Masih ada kemungkinan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Dibandingkan) dari kajian Indef, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja, itu pun daerah-daerah sekitar Kalimantan,” ujar Eko.
Senada, peneliti Indef yang juga Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, ada dua kata kunci atau dua aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek IKN.
Pertama, persiapan program itu sendiri yang perlu dimatangkan dengan baik dan bertahap mulai dari pilot project hingga diterapkan ke seluruh Indonesia.
“Kedua, kaitan dengan pembiayaan, karena ini dampaknya jangka panjang, sedangkan membutuhkan pembiayaan dalam jangka pendek dan lumayan besar angkanya. Kita ingin dengan adanya makan bergizi gratis, human capital kita bisa baik ke depan, produk semakin tinggi, tapi dampaknya mungkin akan terasa 10—20 tahun yang akan datang, ini mungkin yang perlu dicarikan gimana agar cocok dalam hal pembiayaan,” jelasnya.
Sumber: Republika
