OLEH: ARLEX LONG WU
POLEMIK aturan Otsus, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah Orang Asli Papua, sepertinya bukan persoalan bagi seorang Mohamad Lakotani. Karena apa? Semua lini telah “terkondisikan” dengan baik.
Di dalam MRP PB sendiri, ada Maxsi Ahoren yang siap mengamankan “Mohamad Lakotani”. Yang mungkin publik tidak ketahui adalah, Maxsi Ahoren adalah Wakil Ketua I MRP Papua Barat yang juga maju dalam Pilkada Manokwari Selatan tanpa mengundurkan diri dari Majelis Rakyat Papua.
Konspirasi Hitam untuk Memuluskan Jalan Kekuasaan
Seperti yang sudah disampaikan di atas, terkait dengan Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Syarat bakal Calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur, Mohammad Lakotani telah memasang “Maxsi Ahoren” di dalam tubuh MRP Papua Barat sebagai Wakil Ketua I.
Yang publik tidak ketahui adalah, Maxsi Ahoren adalah kandidat Pilkada Manokwari Selatan yang didukung oleh Partai Gerindra berkat restu Mohamad Lakotani. Dan Maxsi Ahoren “Wakil Ketua I MRP-PB” maju dalam Pilkada Manokwari Selatan tanpa “mengundurkan diri” dari MRP-PB. Sudah jelas akan terjadi Politik kepentingan dalam memuluskan langkah kekuasaan Mohamad Lakotani.
“Kebaikan” Mohamad Lakotani dalam memuluskan rekomendasi Gerindra untuk Paslon MANIS (Maxsi Ahoren dan Imam Syafi’i) di Pilkada Manokwari Selatan 2024, tentu bukanlah tanpa alasan. Karena itu juga menjadi bagian dari “Skema Konspirasi Mohamad Lakotani” untuk memuluskan Jalan Kekuasaan dan Politik di Papua Barat.
Walau DPC Gerindra Manokwari Selatan memberikan dukungan pada kandidat lain, namun demi memuluskan skema “Pengamanan” Mohamad Lakotani, rekomendasi partai juga “mengikuti” arahan Mohamad Lakotani. Jangankan soal rekomendasi partai, demi “amankan posisi”, mantan narapidana dengan status bebas bersyarat saja bisa diangkat sebagai Ketua DPC Gerindra di Kaimana.
DOAMU Jilid 2, Kemauan Dominggus Mandacan, atau Kengototan Mohamad Lakotani?
Menjadi pertanyaan publik tentunya, DOAMU Jilid 2, adalah keinginan Dominggus Mandacan atau Ke-Ngototan ambisi seorang Mohamad Lakotani (Mola). Karena jauh sebelum DOAMU Jilid 2 bergulir, publik juga banyak mengeluhkan terkait peran “Wakil Gubernur”. Dan tentunya tidak sebodoh itu seorang Dominggus Mandacan “tidak mendengar” suara masyarakat, kecuali memang Dominggus Mandacan “tersandera” kasus. Karena sangat mengetahui Dominggus Mandacan tersandera, maka Mohamad Lakotani sangat ngotot mendorong goal DOAMU Jilid 2.
DOAMU Jilid 2, Mohamad Lakotani Sangat Diuntungkan
Mohamad Lakotani tentu sangat diuntungkan dalam DOAMU Jilid 2, jika Dominggus Mandacan “diangkut KPK” dalam separuh perjalanannya terkait dengan suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, maka otomatis Mohamad Lakotani yang akan naik sebagai Gubernur Papua Barat. Apabila “diamankan” hingga akhir jabatan baru “di-LUKMEN-kan”, Mohamad Lakotani tetap memiliki dua kali kesempatan untuk menjadi Gubernur Papua Barat.
Adalah Rosa Muhammad Thamrin Payapo, dari mantan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, menjadi Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat yang mengatur hibah Rp200 miliar untuk Pelaksanaan Pilkada Serentak Papua Barat 2024
Luar Biasa memang permainan konspirasinya, sebelum meletakkan jabatan sebagai Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengangkat Rosa Muhammad Thamrin Payapo sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat. Tentu itu bukan ketidaksengajaan, namun masih menjadi satu bagian daripada skema Mohamad Lakotani. Publik tentu bertanya-tanya, mengapa Paulus Waterpauw tidak maju di Papua Barat, justru memilih maju di Provinsi Papua. Ya, itu adalah bagian dari “deal” Politik.
Jalan Hitam Politik Papua Barat
Harus diakui, Mohamad Lakotani memang sangat lihai sebagai seorang “pemain politik”, dalam Pilkada serentak 2024 ini. Peran Mohamad Lakotani sangat dominan dalam mengamankan beberapa Kabupaten yang berpotensi menjadi penyangga suaranya sebagai “Jalan Menguasai Politik di Papua Barat”.
Kabupaten Fakfak, menjadi Kabupaten krusial bagi Mohamad Lakotani, di mana sejak awal Bupati terlapor korupsi, Untung Tamsil, sudah ditarik ke Gerindra oleh Mohamad Lakotani. Dan yang terpenting adalah suara Muslim Papua Barat yang notabene mayoritas di Fakfak sangat dibutuhkan oleh Mohamad Lakotani.
