NASIONAL
NASIONAL

Reshuffle Kabinet Diduga Bagian Agenda Terselubung Jokowi

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Indonesia Maju dimaknai sebagai agenda terselubung Presiden Joko Widodo menitipkan orang kepercayaan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana memaknai, wacana reshuffle kabinet ini sebagai kabinet transisi sebelum pemerintahan Prabowo efektif.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

 

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Jokowi seperti ingin menunjukkan tetap berpengaruh pada pemerintahan Prabowo. Barangkali dia ingin meyakinkan orang-orangnya yang masuk list reshuffle ini, bahwa mereka akan terpakai hingga kabinet Prabowo nanti,” kata Gde kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/8).

Berita Lainnya:
Setelah Didampingi Jokowi, Ahmad Luthfi Boyong Artis Papan Atas Kampanye di Solo
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Di sisi lain, wacana reshuffle ini tidak lazim dilakukan di sisa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

“Reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, hanya saja tidak lazim mengingat (jabatan Presiden Jokowi) tersisa kurang dari 3 bulan,” tutup Gde.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Kabar reshuffle berhembus pada menteri kabinet pekan ini. Beredar kabar, menteri dari unsur NasDem dan PDIP akan dikeluarkan dari kabinet. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Berita Lainnya:
Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Kena PHK Massal, Senator Dailami Turun Tangan

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak menjawab gamblang soal wacana perombakan kabinet.

“Ya kalau diperlukan (reshuffle). Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Presiden Jokowi di IKN, Kalimantan Timur. 


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya