BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti strategi pemerintah dalam melakukan penarikan utang untuk menutupi kebutuhan belanja negara.Puan mengatakan, kinerja anggaran pendapatan negara dan belanja (APBN) mendapatkan tantangan dari gejolak dan ketidakpastian global yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
Hal itu terefleksikan dari realisasi penerimaan negara, utamanya yang berasal dari pajak mengalami penurunan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pendapatan negara pada tahun ini memang mengalami penurunan, di mana hingga Juli 2024, realisasinya turun 4,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“APBN, sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal,” ujar Puan dalam Pidato Sidang Paripurna ke-I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Di sisi lain, untuk merespons ketidakpastian global, pemerintah perlu menggelontorkan belanja subsidi yang lebih besar sebagai jaring pengaman masyarakat, khususnya masyarakat rentan.
Akibatnya, pemerintah perlu melakukan pembiayaan lewat utang untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja negara.
“Penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar,” kata dia.
“Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar,” sambungnya.
Nilai utang pemerintah memang tercatat kian meningkat, di mana sampai dengan akhir Juli 2024 nilainya menembus Rp 8.502,69 triliun.
Meskipun demikian, Puan menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah serta para pemangku kepentingan lain untuk mendongkrak kembali roda perekonomian nasional yang sempat terpukul pandemi Covid-19.
“Ini patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun,” ucapnya.