Rabu, 13/11/2024 - 06:59 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Tolak RUU Pilkada, KPPD: Rakyat Sudah Marah Konstitusi Dikebiri!

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Ketua Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), Achmad Satryo Yudhantoko angkat bicara terkait revisi UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang berujung gelombang aksi massa besar-besaran yang terpusat di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengangkangi konstitusi merevisi secara kilat UU Pilkada, karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024 ditafsir secara ugal-ugalan demi kepentingan segelintir elite.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

“Cara-cara DPR telah mengebiri konstitusi, menabrak prosedur dalam menyusun peraturan perundang-undangan demi kepentingan segelintir elite tertentu,” ujar sosok yang kerap disapa Ryo itu, saat ditemui di aksi demonstrasi di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).  

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Pria lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menuturkan, DPR RI seharusnya tidak mengabaikan aspirasi masyarakat karena muncul berbagai penolakan terhadap RUU Pilkada ini.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

“Rakyat sudah marah, tak lagi bisa lagi acuh dengan tindak-tanduk elite Senayan yang mengakomodir rezim. Harus mereaksi melalui parlemen jalanan,” sambungnya menegaskan.

Berita Lainnya:
Detik-detik Mobil Dinas Camat Baito Sultra Ditembak OTK, Mobil Sering Ditumpangi Guru Supriyani
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Ryo memandang, Putusan MK dalam literasi hukum tata negara adalah yang terakhir dan tak bisa lagi dianulir (final and binding). Sehingga, apabila DPR RI masih ngotot mengesahkan RUU Pilkada melalui Rapat Paripurna (Rapur) “colongan”, maka  yang terjadi adalah pembangkangan terhadap konstitusi negara.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Santri Nasional 2024 dari BPPA

“Ini juga menjadi penyebab kenapa masyarakat marah terhadap sikap para wakil rakyat. Suara rakyat kan suara Tuhan, dilindungi konstitusi, mau diatur-atur tanpa melibatkan elemen masyarakat,” jelas Ryo.

Di samping itu, Ryo juga menyoroti gelagat KPU yang terkesan menunda-nunda tindak lanjut putusan MK terkait aturan pencalonan kepala daerah, dengan melontarkan alasan wajib berkonsultasi dengan DPR agar tidak kena sanksi etik lagi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Seharusnya KPU bisa independen dalam menjalankan tugasnya, dengan mematuhi putusan MK soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia minimum kepala daerah. Tidak terkesan mengekor DPR RI,” tuturnya.

Oleh karenanya, Jurnalis RMOL itu berharap kondisi Politik jelang Pilkada Serentak 2024 ini bisa kembali kondusif.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan apabila KPU RI sebagai penyelenggara pemilu dapat bersikap independen, memahami secara utuh hukum ketatanegaraan, dan melepas kendali politik yang selama ini dicurigai masyarakat luas.

Berita Lainnya:
Gerak Cepat Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Di samping itu, DPR RI sebagai pemangku kebijakan pembuat undang-undang tidak menjadi “Dewan Perwakilan Rezim” sehingga cawe-cawe dengan penguasa hari ini, tetapi mengembalikan peran dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan rakyat Indonesia.

Pasalnya sebelum kejadian hari ini, KPPD mendapati dugaan politisasi aturan dalam UU di pesta demokrasi bukan hanya terjadi jelang Pilkada 2024, tetapi juga terbukti terjadi pada Pilpres 2024. Pasalnya, uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu diintervensi pihak luar MK.

“Jangan lagi ada perpecahan di masyarakat karena ego elite politik dalam berkuasa. Kedaulatan rakyat harus ditegakkan, dan semua pihak termasuk KPU dan DPR RI harus mematuhi putusan MK,” tuturnya.

“Dan teman-teman jurnalis diharapkan dapat menjaga situasi tetap kondusif, dengan memastikan pemberitaan yang terpublikasi tak melanggar kode etik dan sesuai fakta yang didapat. Pers sebagai pilar keempat demokrasi harus mengawal Pilkada 2024 Jurdil dan Luber (jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia),” 


Reaksi & Komentar

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ البقرة [69] Listen
They said, "Call upon your Lord to show us what is her color." He said, "He says, 'It is a yellow cow, bright in color - pleasing to the observers.' " Al-Baqarah ( The Cow ) [69] Listen

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi