BANDA ACEH – Pengamat Politik Refly Harun menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rela meninggalkan Anies Baswedan dan kelompok perubahan dengan tidak memajukannya di Pilkada DKI Jakarta 2024 karena sedang tersandra tawaran kenikmatan.Tak hanya itu, PKS bahkan mengklaim mengalami kerugian ketika mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin, yaitu tidak mendapat coattail effect (efek ekor jas) dari pengusungannya seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“PKS sedang tersandra dengan tawaran kenikmatan sehingga meninggalkan Anies Baswedan dan kelompok perubahan, bahkan mengklaim bahwa penambahan kursi PKS tidaklah signifikan katanya cuma dua kursi,” ucapnya.
“Dia lupa bahwa mempertahankan jumlah yang besar dan kemudian menjadi juara satu itu bukan hal yang mudah,” imbuh pakar hukum tata negara itu, dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (6/9).
Diberitakan sebelumnya, politikus PKS Tifatul Sembiring mengaku partainya mengalami kerugian mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 karena tidak mendapat coattail effect (efek ekor jas) ketika mengusungnya.
“Mungkin benar, secara kirologi-kirologi. Tapi secara fakta data, yang dapat coattail effect Anies di Pilpres kemarin, bukan PKS. Tapi Nasdem dan PKB, masing-masing mereka naik 10 kursi,” kata Tifatul di akun X (Twitterr), Senin (2/9/2024), dikutip dari TV One News.
Meski sempat dirugikan, PKS merupakan partai pertama yang mengusung Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024, namun tidak mendapatkan respons yang baik. “Walau demikian, yang pertama, awal sekali mengusung nama Anies di Pilgub DKI, adalah PKS. Sayang, gayung tak besambut,” paparnya.
Ia mengatakan keputusan PKS merupakan hasil syuro, bukan ditentukan satu orang. “Itu keputusan hasil syuro, bukan putusan satu orang. Di PKS mekanismenya bukan instruksi-instruksi ketum. Maaf ini cara ambil kebijakan,” tegasnya.
Kemudian dirinya menyinggung Anies yang mempertimbangkan membuat partai Politik, menurutnya semua warga negara berhak melakukannya, sehingga sebaiknya tidak diprovokasi hanya karena perbedaan dalam Pilkada.
“Setiap warga negara berhak membuat partai, dijamin oleh konstitusi. Bebas, siapa saja boleh bikin partai. Termasuk pak Anies Baswedan. Jangan provokasi terus pak. Hanya gara-gara satu dua pilkada, beda pilihan,” ungkapnya.
