BANDA ACEH – Fenomena gadai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah wilayah menjadi gambaran biaya Politik mahal.Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Efriza mengaku tidak kaget dengan fenomena gadai SK karena sudah sering terjadi jauh sebelum Pilkada 2024.
“Anggota Dewan banyak yang menggadaikan SK bukti bahwa menjadi wakil rakyat butuh biaya politik yang mahal,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/9).
Dia memperkirakan, dampak biaya politik mahal merembet ke persoalan sosial masyarakat. Sebab, anggota dewan yang terpilih tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, tapi lebih mendahulukan kepentingan pribadinya untuk melunasi utang.
“Di sisi lain, itu juga menunjukkan obsesi menjadi anggota dewan amat tinggi demi pendapatan tanpa mewakili dan menyerap aspirasi rakyat melalui kebijakan,” tuturnya.
Melihat kecenderungan tersebut, Pengamat Politik Citra Institute ini menyarankan perbankan tidak asal memberi pinjaman dan utang-piutang anggota dewan, mengingat masa kerjanya terbatas.
“Ramai-ramai gadai SK semestinya juga tidak diizinkan oleh pihak Bank,” demikian Efriza menambahkan.
Fenomena gadai SK terjadi di Kota Serang, Banten. Baru hitungan hari dilantik sebagai anggota DPRD, sebanyak 10 anggota DPRD menggadaikan SK sebagai jaminan pengajuan pinjaman ke perbankan.
