BANDA ACEH – Arsjad Rasjid menduduki kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baru sekitar 3 tahun.
Namun, masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 2026 beredasarkan Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2021, kini digoyang sejumlah pimpinan Kadin daerah.
Kadin provinsi menginginkan adanya pergantian Arsjad dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang direncanakan pada Sabtu (14/9/2024).
Arjad yang merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, dinilai sudah tidak sejalan dengan napas Kadin Indonesia yaitu sebagai mitra dengan pemerintah.
Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, mengatakan dorongan Munaslub sebagai bentuk dinamika yang terjadi di tubuh Kadin.
Hal ini untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.
Selain oleh pengurus Kadin Daerah, kata Thomas, desakan munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha.
Kasim Sila Pimpin Tim Pemenangan Husniah Talenrang di Pilkada Gowa 2024
Mereka meminta Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk segera menggelar Munaslub.
“Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan,” ujar Jusman, Jumat (13/9/2024).
Menurutnya, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan sebagai Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.
“Kami bersepakat atas dasar mufakat, mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia,” kata Thomas.
Ia menyampaikan, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama.
Terlebih, Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.
Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi juga sepakat perlunya segera digelar Munaslub.
Hal itu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keselarasan dalam tata laksana pemerintahan, dan kebermanfaatan untuk kemajuan daerah dan negara.
“Harapan kami Munaslub bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama,” kata Nita.
Bos Blue Bird Pimpin Munaslub
Kadin provinsi tetap menginginkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terlaksana pada Sabtu (14/9/2024).
Adapun satu di antara agenda Munaslub Kadin yaitu pergantian ketua umum yang saat ini dipimpin Arsjad Rasjid.
Thomas Jusman mengatakan, Ketua Pelaksana Munaslub telah ditunjuk yaitu Bayu Priawan Djokosoetono.
“Ketua pelaksananya Pak Bayu Priawan,” ujar Thomas.
Diketahui, Bayu Priawan merupakan Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk (BIRD), Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), serta Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Meski Kadin pusat menyatakan Munaslub ini menyalahi AD/ART, Thomas menyebut Munaslub adalah bagian dari mekanisme organisasi yang bisa diusulkan oleh Ketua Kadin provinsi dan asosiasi pengusaha yang merupakan anggota luar biasa Kadin Indonesia.
“Semangatnya demi kepentingan Kadin Indonesia ke depan. Untuk perkembangan lebih lanjut, kita ikuti saja,” jelasnya.
Melanggar AD/ART
Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyatakan upaya menggelar Munaslub yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan, upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang nantinya merugikan iklim dunia usaha nasional.
“Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Eka.
