BANDA ACEH -Kebijakan Presiden Joko Widodo mengumpulkan Kapolda, Kapolres dan pejabat TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (12/9) dinilai tidak ada urgensinya.
“Apa urgensinya semua pejabat TNI /Polri dikumpulin di IKN? Untuk apa?” tanya Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (15/9).
Menurutnya, Jokowi tampak tidak konsisten dengan pernyataannya. Pasalnya, Jokowi sempat ingin berkantor di IKN dalam waktu panjang namun hal itu tidak pernah dilakoninya.
“Sebenarnya langkah Jokowi ini terlihat sekali grusa-grusunya. Beberapa hari lalu bilang akan berkantor di IKN selama 40 hari, tetapi sekarang berubah hanya beberapa hari saja. Jadi bukan berkantor yang sebenarnya,” kata Ubedilah.
Ubedilah melihat ada keterpaksaan dari petinggi TNIdan Polri dengan sikap Jokowi yang kerap mencla mencle.
“Tentu kelakuan Presiden semacam ini pasti buat ribet protokoler, bahkan mungkin semua pejabat TNI/Polri juga ikut ribet karena terpaksa harus ngumpul semua di sana (IKN),” tutup Ubedilah.
