BANDA ACEH – Pengamat Politik Hendri Satrio menilai Indonesia akan lebih maju jika calon presiden terpilih Prabowo bertemu dengan presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri yang kabarnya akan terlaksana dalam waktu dekat.Pasalnya, dia mengatakan kedua tokoh bangsa tersebut adalah pemenang Pilpres dan Pileg 2024. Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra memenangkan Pilpres dan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan memenangkan Pileg.
“Pertemuan Megawati-Prabowo ini hal yang luar biasa jika terjadi, keduanya bertemu sebagai pemenang pilpres dan pileg, bisa membawa suatu perbaikan dan kebaikan untuk Indonesia,” kata Hensat sapaan akrabnya di Jakarta, Senin, 16 September 2024.
Pada dasarnya, dia mengatakan masyarakat berharap Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih bijak serta demokratis. Maka, kata dia, bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih maju jika keduanya bisa saling memahami dan mengerti untuk berkolaborasi.
“Kolaborasi keduanya diperlukan untuk kemajuan Indonesia, ini akan bagus sekali,” katanya.
Namun, dia menilai bahwa wacana pertemuan kedua tokoh nasional tersebut belum tentu menjadi sinyal bahwa PDI Perjuangan akan bergabung ke pemerintahan.
Sebab, menurutnya, kondisi serupa sudah pernah terjadi saat masa kepemimpinan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menuturkan, saat itu Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR dan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan.
“Walau saat itu PDI Perjuangan berseberangan dengan Demokrat tapi keduanya tetap mengerti dan PDI Perjuangan memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah,” katanya
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan rencana pertemua Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Hal senada juga sempat disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengatakan bahwa Megawati dan Prabowo akan segera bertemu sebelum pelantikan pemenang Pilpres 2024 sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
“Insyaallah, akan terjadi. Mudah-mudahan sebelum pelantikan,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 September.
