BANDA ACEH – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD, memberikan jawaban menohok usai disenggol dalam polemik jet pribadi Kaesang Pangarep.Diketahui Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi menyebut nama Mahfud MD saat memberikan pembelaannya terhadap Kaesang.
Hasan menyebut terdapat peradilan sepihak dari media (trial by the press) karena hebohnya penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaesang.
Hasan menyebut hebohnya pemberitaan soal Kaesang kurang fair, mengutip Kompas.com.
Dirinya membandingkan dengan tokoh lainnya seperti Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, hingga Puan Maharani yang juga menurutnya menggunakan jet pribadi.
“Tapi kalau mau fair termasuk juga teman-teman media kalau mau trial by the press untuk Mas Kaesang, libatkan juga dong yang lain, biar fair masyarakat melihatnya. Ini kalau hanya untuk untuk Mas Kaesang kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain Ibu Mega Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain, mereka enggak ambil pusing,” jelasnya.
Hasan juga menilai Kaesang bukanlah pejabat publik, sehingga dirinya mempertanyakan soal hebohnya berita Kaesang dan sang istri naik private jet, mengutip Kompas.com.
Padahal menurutnya banyak pejabat publik yang menggunakan fasilitas private jet, tapi landai pemberitaan.
“Pak Mahfud misalnya, dan beliau mengakui sendiri beliau sering naik private jet dan lebih sering naik private jet Pak Jusuf Kalla, atau misalnya kita bisa lihat yang lain-lain, lah, tokoh-tokoh publik yang masih menjabat bahkan, yang naik private jet tapi ketika itu enggak heboh,” tutur Hasan.
Tanggapan Mahfud MD
Mahfud MD pun menjelaskan soal dirinya pernah menggunakan jet pribadi yang ternyata milik Jusuf Kalla (JK).
Mahfud mengatakan alasannya naik jet pribadi karena atas undangan dari JK.
“Saya sudah mengklarifikasi bahwa itu hubungan keperdataan, diundang ceramah dijemput dan diantar dengan transport. Seperti saya mengajar di kampus mendapat honor dan transport saat menjadi pejabat. Bahkan saya lah yang menurut saya paling rajin melapor gratifikasi,” ujar Mahfud kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).
Mahfud menerangkan, dirinya naik jet pribadi dengan tujuan ke Makassar untuk mengisi khutbah di Masjid Al-Markaz Al-Islami.
“Naik private jet-nya Pak JK, saya itu diundang oleh Takmir Masjid Al-Markaz untuk khutbah di sana, saya sering khotbah di sana, tapi suatu kali khotbah saya diajak berangkat oleh Pak JK, ‘Tidak perlu beli tiket, tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, yuk satu pesawat’. ‘Kok ikut Pak JK gratifikasi apa ndak?’. Pak JK itu kan ketua dewan pembina takmir masjid, dia undang saya, lalu ngajak saya ‘Ayok saya jemput’, ndak ada honor, terus gimana caranya orang undang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi,” kata Mahfud dalam video yang diunggah.
“Lalu dia bilang kalau bukan Ketua MK siapa yang mengundang, saya khutbah jauh sebelum jadi Ketua MK, sampai sekarang saya menjadi khotib di Masjid Istiqlal, punya jadwal rutin. Ada honornya besar, khutbah itu terkoordinasi dengan baik, kalau Al-Markaz uangnya gede, tapi saya tak pernah mau terima uang, tapi kalau dijemput iya dong, kan ini urusan saya,” jelasnya.
Jelaskan soal Gratifikasi
Mengutip Wartakotalive.com, Mahfud pun menjelaskan soal arti gratifikasi, lewat pengalamannya dulu yang pernah mengisi khutbah di Masjid Istiqlal.
Mahfud menyebut dirinya sebenarnya mendapatkan honor, namun ia mengaku usai menerimanya, Mahfud memasukkan honor tersebut ke kotak amal masjid.
“Itu disaksikan oleh banyak orang. Tapi saya terima ini milik saya, apa ndak boleh begitu? Itu hubungan keperdataan. Terus saya memberi kuliah umum di kampus, rektor kasih tiket, karena ilmu saya, bukan sebagai Menko, saya nguji S3 di kampus, saya dateng dikasih honor, ndak boleh, sama begitu. Yang gratifikasi itu orang memberi ndak jelas maksudnya, itulah gratifikasi,” ucap Mahfud.
Selanjutnya Mahfud lalu mengirim video lain yang berisi laporannya soal gratifikasi ke KPK.
Ia mengaku sebagai orang yang rajin melaporkan gratifikasi ke KPK.
“Saya pernah dapat honor hadiah hari raya, paling tidak saya ingat itu ya, hadiah hari raya dari Pak Sutiyoso, waktu itu Pak Sutiyoso Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, THR dari asosiasi, ‘Kenapa THR?’ ‘Karena bapak menjadi narasumber’, ‘Kan sudah dibayar’, ‘Ndak Pak, saya serahkan ke KPK,” kata Mahfud.
“Saya kira, saya orang pertama yang menyerahkan honor ke KPK, karena setelah menyerahkan, pimpinan KPK bilang, ‘Kalau pejabat ini nggak ada yang sadar ya melaporkan gratifikasi’. Berarti saya, saya merasa orang pertama yang paling sadar soal gratifikasi,” ujarnya lagi.