BANDA ACEH -Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkesan seperti oposisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Demikian pandangan analis Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (22/9).
Menurut Jamiluddin, Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya menyiapkan lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyatnya karena sudah mengetahui adanya ancaman tersebut.
“Jokowi kesannya justru menjadi oposisi. Hal ini tentu mengejutkan karena Jokowi sudah disfungsional sebagai eksekutif,” kata Jamiluddin.
Jamiluddin menilai Jokowi sedang memperlihatkan bahwa dirinya bukan lagi menjadi seorang eksekutif negara.
“Karena itu, tentu mengherankan bila Jokowi justru terkesan menakut-nakuti akan ancaman badai PHK. Jokowi dengan cara itu sudah bukan lagi sebagai eksekutif,” tutup Jamiluddin.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memperingatkan adanya ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massif pada tahun 2025 nanti.
Bahkan, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa sebanyak 85 juta pekerjaan terancam hilang seiring dengan gelombang PHK masif tersebut.
Dalam keterangannya, Jokowi menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena peningkatan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pekerjaan.
“Tahun 2025, jumlah pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Jumlah itu tidak kecil,” ujar Jokowi dalam keterangan resminya pada Kamis (19/9).