Pasukan Berani Mati Bela Jokowi Pembohong!

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

BANDA ACEH -Hingga Minggu siang (22/9) pasukan berani mati bela Presiden Joko Widodo tidak muncul di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat,

Yang ada malahan massa dari Barisan Bela NKRI yang berdatangan di kawasan tersebut.

ADVERTISEMENTS

Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, puluhan orang dari Barisan Bela NKRI ini sudah berkumpul di depan gerbang Tugu Proklamasi sejak pukul 12.00 WIB.

ADVERTISEMENTS

Selanjutnya pada pukul 13.15 WIB, mereka mulai melakukan aksi penyampaian pendapat dengan dikawal puluhan anggota Polri dari Satuan Shabara dan Brimob.

ADVERTISEMENTS

Koordinator Barisan Bela NKRI, Andre Dande mengatakan, aksi yang dinamakan Konvensi Rakyat Lawan Oligarki ini merupakan hasil rangkuman dari berbagai peristiwa belakangan ini.

ADVERTISEMENTS

“Di mana kita merasa bahwa tidak hanya negeri ini yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi saudara-saudari kita juga merasakan dalam keadaan yang tidak baik-baik,” kata Andre saat menyampaikan orasinya.

ADVERTISEMENTS

“Ada keresahan, ada kegelisahan, ada ketakutan, dari sebuah kekuasaan yang sangat tirani, otoriter dan menindas rakyat,” sambungnya.

ADVERTISEMENTS

Andre juga menyoroti soal isu akan adanya 20 ribu orang dari pasukan berani mati bela Jokowi yang akan menggelar apel akbar di Tugu Proklamasi maupun aksi di sekitar Patung Kuda kawasan Monumen Nasional (Monas).

“Dan satu lagi, kemarin ada isu katanya dari pasukan berani mati bela Jokowi mau turun hari ini. Tapi ternyata itu hanya isapan jempol belaka,” kata Andre.

Karena, menurut Andre, keamanan dan ketertiban negara merupakan domainnya TNI-Polri bersinergis dengan rakyat, bukan domain dari pihak-pihak yang mengatasnamakan pasukan berani mati bela Jokowi.

“Yang artinya bahwa, ketertiban dan keamanan negara itu ada juga ditangan kita, bukan untuk membela penguasa, itu gak ada UU-nya,” kata Andre. 

“Kalau SOP-nya TNI Polri memang ada di situ. Tetapi sesuai dengan UUD 1945, keamanan dan ketertiban bangsa, ini sinergitas antara masyarakat sipil dengan TNI-Polri,” pungkas Andre.

Exit mobile version