BANDA ACEH – Pelaksana harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan alias Aher, angkat bicara terkait kemungkinan tidak akan ada oposisi pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto nanti. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan periode 2024-2029.
“Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol,” kata Aher di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/9).
Sebab, PKS sendiri telah masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hal ini ditandai dengan kerja sama Politik PKS bersama KIM pada Pilkada Serentak 2024, khususnya pada Pilkada Jakarta, yakni pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung KIM Plus.
“Di Jakarta kita masuk kim plus dan di tempat-tempat yang lain. Begitu pula di pusat,” ucap Aher.
Aher menekankan, pihaknya melalui perwakilan anggota dewan ada di parlemen juga akan tetap menjadi pengontrol pemerintah. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan PKS, pada era pemerinrahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Tidak dong. Kami pun di zaman SBY ketika kita bergabung, ketika kita memberikan masukan, kita beri masukan. Tapi yang beradab, yang membangun,” ujar Aher.
Lebih lanjut, Aher pun menekankan terkait isu akan merapatnya PDI Perjuangan ke pemerintahan ke depan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
“Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden, apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri,” pungkasnya.
