BANDA ACEH – Markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengatakan tidak akan percaya lagi salah satu pimpinan sayap militernya, Egianus Kogoya karena membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens tidak sesuai proposal.Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan, proposal 17 September 2024 itu berdasarkan kesepakatan markas pusat TPNPB-OPM dengan Kogoya. Namun, kata Sambom, Kogoya membebasakan Philip dengan cara lain dan menuduhnya menerima suap dari pemerintah Indonesia.
“Maka kami TPNPB Komando Markas Pusat tidak akan percaya lagi kepada Egianus Kogoya Dan kelompoknya,” kata Sebby lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 23 September 2024.
Sambom bercerita, proposal pembebasan Philip merupakan itikad TPNPB OPM. Namun, Kogoya dan kelompoknya justru menyerahkan Philip kepada Penjabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Philip kemudian diserahkan ke pihak TNI-Polri.
“Ini adalah kekeliruan besar,” kata Sebby.
Sebby menuduh Kogoya dan kelompoknya menerima suap agar membebaskan Philip di luar rencana proposal 17 September.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan III, Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi, membantah memberikan sejumlah uang suap kepada kelompok pimpinan Egianus Kogoya dalam pembebasan Philip.
“Enggak ada (suap),” kata Bambang kepada Tempo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Sabtu, 21 September 2024.
Dia mengatakan, pihaknya tidak berkompromi dengan kelompok separatis dalam misi membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. “Kami enggak kompromi sama separatis. Kami enggak ada (suap),” ujarnya.
Dugaan suap terhadap kelompok OPM juga dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Hariyanto. Dia mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya mengedepankan upaya damai dan negosiasi. Menurutnya, bebasnya pilot Susi Air dari kungkungan OPM pimpinan Egianus Kogoya merupakan hasil dari perjuangan 19 bulan bernegosiasi dengan pendekatan halus.
“Inilah hasil jalan panjang 19 bulan sandera, akhirnya bisa dibebaskan,” ucapnya ketika dihubungi, Sabtu.
Sebelumnya Sebby mengumumkan proposal pembebasan pilot Susi Air. Proposal pembebasan ini ditandatangani oleh Kasum TPNPB-OPM, Terryanus Satto dan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom tertanggal 17 September 2024.
Sambom mengklaim, keputusan membebaskan pilot asal Selandia Baru ini didasarkan aksi kemanusiaan. Sebby menyebut, misi pembebasan Philip ini bukan karena permintaan dari pemerintah Indonesia.
Dalam proposal yang dibagikan itu, TPNPB-OPM membeberkan simulasi proses pembebasan pilot Susi Air tersebut. Untuk membebaskan Philip Mark, kata Sebby, pihaknya meminta agar pemerintah Selandia Baru menyiapkan dua pesawat rute Selandia Baru – Papua Nugini – Jayapura.
Pesawat itu yang bakal dipakai untuk menjemput Philip Mark di Nduga, Papua. Jika Selandia Baru tidak bisa menyiapkan pesawat penjemputan, kelompoknya bakal menyewa pesawat dari Papua Nugini.
“Pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Nduga untuk jemput (Philip) diusulkan pilot harus orang asli Papua,” kata Sebby.
Dia mengatakan, Philip akan dibawa ke salah satu lokasi landasan udara di kawasan Nduga. Namun, lokasi pembebasan itu belum bisa diumumkan, menunggu persetujuan dari Panglima TPNPB-OPM wilayah Nduga-Derakma, Egianus Kogoya.
Setelah mengantarkan pilot Susi Air ke lokasi itu, pesawat yang membawa Philip akan kembali ke Bandara Sentani, Papua. Setibanya di sana, Philip dipindahkan ke pesawat lainnya menuju Papua Nugini dan Selandia Baru.
“Saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di Bandara Internasional Jacksons, Port Moresby, Papua Nugini,” katanya.
Skenario selanjutnya, polisi dan tentara Selandia Baru harus masuk dan mengawal proses penjemputan pilot Susi Air itu. TPNPB-OPM juga meminta agar para awak media, baik nasional maupun internasional untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua.
Sebby mengatakan kelompoknya juga akan mengundang sejumlah pihak ketika menyerahkan pembebasan Philip Mark. Di antaranya ialah perwakilan dari dewan gereja sedunia, perwakilan dari keluarga Philip Mark, tokoh asal Nduga, jurnalis, tokoh aktivis HAM, hingga advokat.
