BANDA ACEH – Usulan Partai Gerindra agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda dikomentari Pengamat Politik Rocky Gerung. Kebijakan ini dinilai kontroversial karena dikeluarkan Presiden Joko Widodo jelang pensiun.Keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20 dan 21 Tahun 2024 harus dilihat dari sisi baik dan buruk sebelum dilakukan.
Rocky memandang, langkah ini menunjukkan adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Jokowi yang masih berupaya mengeluarkan regulasi terkait ekspor pasir dengan arah kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Statement Gerindra itu pertanda awal bahwa ada rasionalitas dalam perencanaan kebijakan kabinet Pak Prabowo nanti,” kata Rocky seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Senin (23/9).
Pengajar filsafat ini menyebut, usulan Gerindra tersebut bisa dianggap sebagai teguran kecil terhadap kebijakan Presiden Jokowi.
“Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari segi persaingan Politik, jelas bagi Jokowi ini semacam teguran kecil oleh pemerintahan yang akan datang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa secara etika, presiden yang akan lengser seharusnya tidak lagi membuat kebijakan yang memiliki implikasi besar, terutama terkait anggaran, dalam beberapa bulan terakhir jabatannya.
“Jadi kalau Pak Jokowi masih memaksakan mencabut larangan ekspor pasir dan membenarkan itu, sebenarnya melanggar kesepakatan etis dalam masyarakat beradab,” pungkas Rocky Gerung.
