BANDA ACEH – Bareskrim Polri turun tangan terkait kasus dugaan kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik masyarakat Indonesia. Bahkan hingga NPWP milik Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.Kebocoran data pribadi ini diduga dilakukan oleh hacker Bjorka.
Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki kasus kebocoran data ini.
Namun, menurut Himawan, Polri tidak akan bekerja sendirian. Himawan menyebut, pihaknya akan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat bukti proses penyelidikan.
“Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik,” ucap Himawan, Selasa (24/9/2024).
Kendati demikian, Himawan tidak merinci lebih jauh terkait sudah ada atau belum pihak yang dimintai keterangan terkait insiden ini.
Himawan hanya menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelidiki kasus itu.
“Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting,” katanya.
Adapun, dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Dalam unggahannya, Bjorka diinfokan berhasil meretas enam juta data NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email dan lain-lain, yang kemudian dijual seharga Rp150 juta. Dalam data tersebut juga termasuk milik Jokowi dan beserta keluarganya.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis akun X tersebut.
Dalam unggahan foto tersebut juga menyebutkan Bjorka yang berhasil meretas data Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan. Dia juga menulis pesan dalam bahasa Inggris.
‘In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his std sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless’.
