BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur bukanlah proyek presiden.Dia tak ingin ada persepsi bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek Jokowi. Menurutnya, proyek IKN merupakan keputusan rakyat yang disetujui mayoritas fraksi di DPR RI.
“Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” kata Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).
Sehingga, Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
“Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” jelasnya.
Kepala Negara merasa hal itu perlu dia tegaskan agar tidak ada persepsi bahwa IKN merupakan proyek Presiden Jokowi.
“Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan, tahapan, tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara,” pungkas Jokowi.
Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara
Sebelumnya, Jokowi mengaku banyak mendapatkan pertanyaan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Katanya, pemindahan IKN dilakukan karena Jakarta sudah terlalu padat penduduk dan 56 persen penduduk RI ada di Pulau Jawa.
“Perlu saya sampaikan 56 persen penduduk Indonesia ada di jawa, dan yang terpadat itu di Jakarta,” kata Jokowi dalam acara Indonesia Emas 2045 di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
Jokowi menuturkan, 5 persen penduduk Indonesia atau 149 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Padahal ada lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia. Begitu juga dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Tanah Air sebagian besar di sumbang dari Pulau Jawa. Sehingga pulau-pulau lainnya hanya kebagian sisanya.
“Itu perlu pemerataan, GDP ekonomi kita 58 persen itu juga ada di Jawa. Yang 17 ribu pulau yang lain diberi bagian apa,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut Jakarta sudah terlalu padat. Jakarta sudah menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, kota bisnis, kota ekonomi sampai kota pemerintahan. Akibatnya kemacetan di jalan sudah tidak bisa terhindarkan lagi.
“Beban jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua kita sekarang ini dimana-mana,” tuturnya.
Makanya, sebagai presiden, Jokowi menilai beban yang ada di Jakarta harus dikurangi. Pemerataan harus dilakukan bukan dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang.
