China Kritisi Sikap Bungkam AS Soal Perang Timur Tengah, Sebut Standar Ganda HAM

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

BANDA ACEH – China mengamati situasi perang yang saat ini terjadi di wilayah Timur Tengah, yang melibatkan Israel, Palestina, dan juga Lebanon. China menekankan bahwa perang yang saat ini terjadi secara tidak langsung memperlihatkan standar ganda Amerika Serikat dalam isu hak asasi manusia (HAM).  “Jika Amerika Serikat sangat peduli terhadap hak asasi umat Muslim, mengapa mereka terus memprovokasi atau mendukung perang di Timur Tengah dan kawasan lain, sehingga menyebabkan banyak korban umat Muslim yang tidak bersalah?” kata Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dikutip AFP, Jumat (27/9/2024).

Pernyataan itu disampakan oleh Wang kepada Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Rabu. 

Wang lantas mempertanyakan alasan AS menutup mata terhadap ketidakadilan historis yang dihadapi masyarakat Arab dan tidak mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. 

Selain itu, Menteri Luar Negeri China itu juga mempertanyakan mengapa Washington tidak memainkan peran yang semestinya dalam mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza.

Wang berpendapat manipulasi Politik terhadap isu hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika menjadi semakin tidak populer di seluruh dunia. 

Mengenai Provinsi Xinjiang di barat laut China, dia mengklaim isu-isu yang berkaitan dengan warga Uyghur di wilayah tersebut digunakan untuk menyerang dan mencoreng situasi hak asasi manusia China.  

“Sebagian besar negara-negara Muslim telah lama mengetahui tipu daya Amerika Serikat ini dan memahami bahwa AS hanya menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri China dan negara berkembang lainnya,” katanya. 

China telah menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap etnis Uyghur, tetapi Beijing secara konsisten menolaknya dan menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri China.

“Prestasi Beijing dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia telah diakui secara luas dan perkembangan serta kemajuan di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang adalah bukti bagi semua pihak,” tegas Wang. 

Lebih lanjut, China bersedia terlibat dalam dialog dengan semua negara mengenai masalah hak asasi manusia berdasarkan kesetaraan.

Exit mobile version