BANDA ACEH – Indonesian Corruption Watch (ICW) merespons aksi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Saat blusukan di Tangerang pada Selasa (24/9), Kaesang terlihat mengenakan rompi bertuliskan ‘Putra Mulyono’, yang memicu reaksi publik.
ICW mengkritik tindakan tersebut dengan meluncurkan kaus bertuliskan ‘Korban Mulyono’, yang dilengkapi dengan desain peta Indonesia berwarna merah muda. Kaus ini dijual sebagai simbol perlawanan terhadap gestur Kaesang yang dinilai meremehkan kritik dari masyarakat.
Koordinator Divisi Penggalangan Dukungan Publik ICW, Sigit Wijaya menyatakan, penjualan kaus tersebut merupakan respons terhadap aksi Kaesang yang dianggap melecehkan kritik publik.
“Apa yang dilakukan Kaesang terlihat seperti mengolok-olok kritik publik. Ia tampak arogan dengan mengenakan rompi bertuliskan ‘Putra Mulyono’ untuk melawan kritik yang disampaikan masyarakat,” ujar Sigit dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).
Menurut Sigit, penjualan kaus ini juga bertujuan untuk mengingatkan publik bahwa kebijakan yang diambil Jokowi selama masa kepemimpinannya telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat luas.
Ia juga menyoroti beberapa undang-undang yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.
“Seluruh rakyat Indonesia terkena dampaknya. Mulai dari UU KPK, UU Tenaga Kerja, UU Minerba, hingga upaya merevisi berbagai UU lainnya,” ungkapnya.
Sigit juga menambahkan bahwa beberapa keputusan yang diambil pemerintah terkesan menguntungkan pihak tertentu, merusak tatanan demokrasi yang ada.
“Tindakan yang terkesan permisif ini tampak seperti memanfaatkan putusan untuk menguntungkan kolega-kolega tertentu,” lanjutnya.
Penjualan kaus bertema ‘Korban Mulyono’ ini, menurut Sigit, bukan bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau organisasi. Seluruh hasil penjualannya akan dialokasikan untuk mendukung program ICW yang mendorong partisipasi publik dalam menjaga demokrasi Indonesia.
ICW berharap inisiatif ini dapat menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah demi kebaikan bersama.