BANDA ACEH -Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, tengah menjadi sorotan publik karena jumlah utang yang dimilikinya. Bagaimana tidak, Rudy Mas’ud tercatat memiliki utang sebesar Rp137.694.480.000.
Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, jumlah utang yang besar itu tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan Pengamat Politik terkait komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
“Utang besar yang ditanggung oleh seorang calon pejabat publik seringkali menimbulkan tanda tanya tentang integritas dan potensi konflik kepentingan, khususnya terkait kebijakan yang diambil jika terpilih,” kata Musyanto, melalui keterangannya, Minggu (29/9).
Jumlah utang Rudy yang lebih dari Rp137 miliar itu merupakan catatan E-LHKPN yang dilaporkan per 29 Maret 2023. Utang sebesar itu diduga berasal dari berbagai sektor.
Tentu saja, jumlah utang yang besar ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ia akan membiayai kampanyenya, dan apakah ada kemungkinan ia terlibat dalam transaksi yang mengaburkan batas etika Politik.
Musyanto menyampaikan kekhawatiran bahwa seseorang dengan beban finansial besar mungkin berada dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal.
“Utang tersebut bisa menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan proyek-proyek besar atau alokasi anggaran di tingkat provinsi,” papar Musyanto.
Musyanto mengakui bahwa total kekayaan Rudy Mas’ud memang tidak kecil, mencapai Rp320.998.763.772. Sebagai calon gubernur, Rudy Mas’ud juga telah berjanji untuk memberantas korupsi dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Namun, perlu dikawal bagaimana komitmen tersebut nanti akan dijalankan, mengingat beban finansial yang ia tanggung. Ada kekhawatiran bahwa utang tersebut dapat memengaruhi kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan, bahkan memunculkan potensi korupsi baru.
“Untuk meredakan kekhawatiran masyarakat, Rudy Mas’ud perlu memberikan transparansi terkait utang-utang yang dimilikinya. Publik perlu mengetahui sumber utang tersebut, bagaimana ia berencana untuk melunasinya, dan sejauh mana pengaruh utang tersebut terhadap kebijakan yang mungkin ia ambil jika terpilih,” tuturnya.
“Sebab masyarakat berhak untuk mempertanyakan bagaimana utang tersebut memengaruhi kebijakannya dan potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul,” pungkas Musyanto.