BANDA ACEH -Ombudsman RI selaku lembaga pengawasan layanan publik saat ini patut diduga sangat tersandera kepentingan politis.
Hal yang sesungguhnya tidak boleh terjadi, mengingat lembaga ini merupakan garda terdepan yang harus berpihak pada kepentingan publik tanpa memandang kepentingan yang bersifat parsial.
Hal ini disampaikan praktisi hukum di Sumatera Utara, Julheri Sinaga terkait semakin tidak jelasnya kelanjutan dari proses seleksi calon kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara dan beberapa daerah lain seperti Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Bengkulu.
“Ini sudah hampir setahun seleksinya terhenti tanpa kejelasan. Wajar kalau masyarakat menuding pimpinan Ombudsman RI tersandera kepentingan politis,” katanya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (3/10).
Sosok pengacara yang dikenal sangat kritis ini menegaskan, Ombudsman RI selaku pemangku kebijakan terkait seleksi calon kepala Ombudsman RI perwakilan pada 6 provinsi tersebut harus segera memberikan kepastian hukum atas tahapan yang sudah berjalan. Jangan sampai, Ombudsman RI justru abai terhadap hak para peserta yang sudah berjuang hingga tahapan yang kini sudah memasuki 4 besar.
“Mereka ini adalah warga negara yang memiliki hak terkait dengan kepastian hukum atas proses yang mereka ikuti. Dan saya kira tidak ada alasan yang urgen yang dapat berimplikasi pada pembatalan proses tersebut,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, desakan dari masyarakat untuk menuntaskan seleksi ini menjadi hal yang wajar. Hal ini karena kebutuhan mereka atas hak pelayanan publik yang berkualitas.
“Tanpa menafikan penempatan seorang plt kepala ombudsman, namun saya kira kehadiran kepala ombudsman perwakilan daerah yang definitif tentu akan mempunyai membuat kinerja mereka lebih optimal,” sebutnya.
Pada sisi lain kata Julheri, jika memang Ombudsman RI tidak mampu menuntaskan hal ini. Maka sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebaiknya mereka mundur saja. Hal ini juga harus menjadi perhatian dari Komisi II DPR RI.
“Jangan justru Komisi II DPR RI terkesan membiarkan ombudsman tersandera kepentingan politik. Ingat, yang dipertaruhkan adalah kepentingan masyarakat lintas golongan tanpa memandang pandangan politik,” pungkasnya
