Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik. Tingkat pengangguran terbuka menurun, atau terkendali. Nilai tukar petani mempunyai indeks yang meningkat sebagai indikator kesejahteraan yang meningkat, namun memang ada masalah dalam kesejahteraan nelayan dimana indeks nilai tukar nelayan mengalami penurunan.
Tidak ada gading yang tak retak, sehingga sesungguhnya bukanlah kinerja Joko Widodo senantiasa dikondisikan untuk dinilai secara kurang adil, melainkan sebagai kinerja bertendensi menuju relatif baik dan bersungguh-sungguh menyejahterakan penduduk Indonesia sesuai kemampuan kapasitasnya.
Kurang adil dan terkesan tidak menghargai, maupun bertindak secara semena-mena sebagai orang yang musti diadili dan dipenjarakan atas keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih.
Juga atas menantu yang terpilih sebagai walikota dan sedang ikut Pilkada sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Penolakan terhadap Gibran atas potensi kasus fufufafa adalah kondisi spekulatif tanpa proses peradilan sama sekali dan terkesan menilai secara serampangan terhadap kompetensi kinerja tim kesehatan fisik dan mental kedokteran kepresidenan pada waktu memeriksa kesehatan sebagai tindak lanjut pendaftaran Bacawapres.
Atas dasar spekulasi dan kewenangan, sudah semestinya tidak dapat diberlakukan kegiatan provokasi pembatalan pelantikan wapres terpilih atas pertimbangan desas-desus dan tendensi sebagai sebuah tindakan paranoid.
Tanpa pemeriksaan medis secara langsung, melainkan atas dasar spekulasi dugaan-dugaan secara sepihak. Bukan berarti kinerja perekonomian di atas, kemudian diperlakukan bagaikan panas sepanjang tahun dihapuskan oleh hujan sehari, karena urusan keterpilihan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan akibat dari usulan gabungan parpol, maupun keterpilihan menantu menjadi Walikota Medan.
Sungguh hal ini bagaikan penilaian yang tidak adil dan meletakkan persoalan demokrasi yang meruntuhkan semua kinerja perekonomian.
Sekelompok kepentingan yang berbeda aspirasi sedang berusaha melakukan pengadilan rakyat kepada Joko Widodo hendaklah dikembalikan rasionalitas keterukurannya. Maksud membangkitkan pengadilan rakyat menggunakan kegiatan seminar dan demonstrasi mahasiswa bukanlah sebagai solusi untuk memecahkan persoalan perekonomian di atas, maupun untuk melakukan perbaikan pada sistem demokrasi di Indonesia.
Maksud membatalkan pelantikan Wapres terpilih dan memenjarakan Joko Widodo sesungguhnya merupakan rasa frustasi melebihi kenormalan dalam melakukan evaluasi hasil-hasil pembangunan nasional di segala bidang.
Rasa frustasi dan semacam dendam kesumat kemarahan, bukanlah solusi yang adil. Hal itu, jika seseorang pernah merasakan bagaimana bekerja sama dalam tim besar pembangunan nasional, maka sungguh sangat terasa tidak mudah untuk mencapai kinerja perekonomian dalam situasi yang serba tidak mudah.
Untuk setiap persoalan pembangunan, solusinya bukan dengan saling bertengkar dan hujat-menghujat, melainkan melakukan kerjasama co-operations memperbaiki kinerja yang terjadi.
