Keduanya menikah pada 1997 dan bercerai pada 2018.
Veronica Tan tidak terafiliasi dengan partai Politik.
Meski begitu, Veronica Tan pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta pada 4 Desember 2014 hingga 25 Juli 2017 saat Ahok masih menjadi Gubernur.
Veronica Tan dikenal sebagai wirausaha.
Veronica Tan diketahui sempat menjabat Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI Jakarta.
Ibu tiga orang anak ini merupakan alumni Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta jurusan arsitektur.
Diketahui, Ahok menggugat cerai Veronica Tan pada 5 Januari 2018.
Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.
6. Profil Meutya Hafid
Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil politikus Partai Golkar, Meutya Hafid ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Kedatangannya ini sama dengan sejumlah calon menteri saat Prabowo akan menentukan sosok menteri kabinetnya jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.
“Diundang terkait tugas tugas yang memang menjadi bidang saya, mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau,” kata Meutya kepada wartawan.
Kendati demikian, Meutya enggan membeberkan permintaan Prabowo khususnya masuk dalam pemerintahan.
Dia hanya memberi kisi-kisi jika tugas yang dianggap Prabowo berat ini tidak jauh dari bidang yang dia geluti salah satunya yakni saat menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024.
“Nanti beliau yang umumkan tapi kurang lebih tak jauh jauh dari bidang saya,” jelasnya.
“Saya mohon nanti doanya saya mohon dukungannya dari temen-temen media, karena tugasnya cukup beliau tadi sampaikan tugasnya cukup berat salah satu fokus beliau (Prabowo)” sambungnya.
Meutya Viada Hafid sering dikenal dengan Meutya Hafid.
Meutya Viada Hafid lahir pada 3 Mei 1978 di Bandung, Jawa Barat.
Namun, Meutya Viada Hafid besar di Jakarta.
Meutya Viada Hafid merupakan anak dari pasangan Anwar Hafid dan Metty Hafid.
Meutya Viada Hafid menempuh pendidikan di SD Menteng 02.
Kemudian Meutya Viada Hafid melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Jakarta dan SMA N 8 Jakarta, dikutip dari Tribunnewswiki.com.
Meutya Viada Hafid lalu memutuskan untuk ke luar negeri dan melanjutkan sekolahnya di Crescent Girl School Singapore.
Meutya Viada Hafid merupakan lulusan UNSW Sydney Australia jurusan Manufacturing Engineering.
Saat ini, Meutya Viada Hafid menjabat sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar 2019-2024, diktuip dari partaigolkar.com.
Selain itu, Meutya Viada Hafid juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI.
Perjalanan Karier Meutya Viada Hafid Sebagai Jurnalis
Meutya Viada Hafid setelah menyelesaikan kuliahnya, bekerja sebagai reporter di Metro TV.
Kemudian Meutya Viada Hafid melaunching buku ‘168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak’ pada 28 September 2007.
Meutya Viada Hafid lalu terpilih sebagai pemenang Penghargaan Jurnalistik Elizabeth O’Neill, dari pemerintah Australia pada 11 Oktober 2007.
Setelah itu Meutya Viada Hafid berhasil mendapatkan penghargaan kategori Jurnalis medan Media Australia 2008 pada 19 februari 2008.
Meutya lalu menjadi satu di antara lima Tokoh Pers Inspiratif Indonesia versi Mizan pada 9 Februari 2012.
Perjalanan Politik Meutya Viada Hafid
Meutya Viada Hafid diminta oleh Burhanudin Napitulu untuk masuk ke Partai Golkar pada tahun 2009.
Kemudian Meutya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Partai Golkar yang mewakili rakyat Kota Medan, Dapil 1, Sumatera Utara.
Sayangnya ia belum terpilih.
Kegegalannya tidak membuat Meutya Viada Hafid menyerah.
Meutya Viada Hafid kemudian ikut pada pesta Pilkada di Binjai.
Untuk menuju Walikota dan Wakil Waki Kota Binjai periode 2010-2015, Meutya Viada Hafid berpasangan dengan H Dhani Setiawan Isma S,Sos.
Namun, Meutya Viada Hafid belum beruntung.
Meutya Viada Hafid kemudian menggantikan Burhanudin Napitupulu menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar pada Agustus 2010.
Meutya Viada Hafid berada di Komisi XI.
Saat itu, Meutya Viada Hafid menjadi salah satu anggota delegasi parlemen Indonesia ke sidang Inter-Parliamentary Union di Bern (12-21 Oktober 2011).
