BANDA ACEH – Baru-baru ini publik dikejutkan oleh artis kondang Raffi Ahmad yang dapt gelar doktor honoris causa dari sebuah kampus di Thailand.
Ternyata, hal itu membuat salah seorang calon menteri di era Prabowo Subianto, terpacu mendapatkan gelar serupa.
Namun, sang calon menteri ingin gelar doktor yang sahih, bukan honoris causa sebab itu gelar kehormatan.
Tujuannya apa? Tentu biar tambah keren, di depan nama sang calon menteri tersemat tulisan Dr alias doktor.
Melihat fenomena atau gimik seperti ini, membuat politisi senior, Akbar Faizal, berkomentar.
Menurut Akbar Faizal, Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Menteri Pendidikan Tinggi harus bisa membenahi sistem pendidikan yang ada.
Salah satunya adalah dengan melarang universitas memberikan gelar profesor dan doktor tanpa proses yang layak.
Akbar Faizal lantas menyinggung dua calon menteri Prabowo yang tiba-tiba mendapatkan gelar doktor.
Proses pemberian gelar doktor itu pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.
Politisi senior tersebut kemudian meminta Prabowo agar membenahi hal itu ke depannya.
Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui siapa dua sosok calon menteri yang dimaksud oleh Akbar Faizal tersebut.
Pasalnya, dalam cuitannya di Twitter itu tidak disebutkan secara gamblang nama dua menteri itu.
“Yth Pak @prabowo, kami akan sgt mengapresiasi jika salah satu syarat calon menteri pendidikan tinggi —atau entah apa nomenklaturnya kelak— adl menata dan melarang univ memberikan gelar profesor dan doktor tanpa proses yg layak.”
“Dua calon menteri Anda tiba2 jadi doktor di dua univ hebat yg prosesnya jadi gunjingan. Juga bbrp calon gub, walikota & bupati jelang Pilkada. Kami dukung Bapak akhiri proses penipuan diri sendiri ini. @brin_indonesia @ditjendikti @univ_indonesia @Unair_Official,” bunyi cuitan akun Akbar Faizal, @akbarfaizal68, dikutip Tribunnews pada Kamis (16/10/2024).
Secara terpisah, Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah mengikuti program doktor di Kajian Stratejik dan Global di UI dengan mematuhi semua prosedur yang berlaku.
Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia menjelaskan, Bahlil terdaftar sebagai mahasiswa program doktor di SKSG UI mulai tahun akademik 2022/2023 semester 2 hingga 2024/2025 semester 1 melalui jalur riset.
“Pak Bahlil tercatat sebagai mahasiswa program doktor pada SKSG UI mulai pada tahun akademik 2022/2023 term 2 hingga 2024/2025 term 1, jalur riset,” ujar Amelita kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2024).
Ia menambahkan, masa studi Bahlil telah sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI.
Dalam pasal 14 peraturan tersebut, disebutkan bahwa program doktor dirancang untuk enam semester, dengan waktu tempuh minimum empat semester dan maksimum sepuluh semester.
Sementara itu, Athor Subroto, yang juga menjadi Ko-Promotor dalam sidang doktor Bahlil, menjelaskan bahwa Bahlil telah menjalani kuliah selama dua tahun.
Athor juga memastikan proses pendidikan Bahlil ini sudah sesuai prosedur mengikuti program doktor di kampus berjaket kuning itu.
Menurutnya, lulus program doktor dalam dua tahun sangat memungkinkan, tergantung kerajinan dan insentitas mahasiswa.
“Dua tahun, empat semester,” ujarnya saat ditemui setelah sidang terbuka doktor di Gedung Makara Art Center UI.
Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global (SKSG) periode 2021-2025 ini menjelaskan, program doktor di UI ada dua jalur, yakni jalur riset dan jalur course (kelas).
Mahasiswa yang mengikuti jalur riset memang terkesan tidak kuliah, lantaran mereka langsung mengikuti bimbingan.
Meski begitu, jalur riset juga cukup berat dilakukan apabila mahasiswa tidak aktif dan disiplin.
“Jalur riset. Tapi itu berat sebenarnya. Kalau (jalur) kelas kan terpantau terus ya,” ujarnya.
“Kalau dia disiplin, cepat. Tapi kalau enggak, molor-molor. Kita ingat,” imbuhnya.
Menurut Athor, Bahlil merupakan mahasiswa yang sangat aktif dalam mengerjakan tugas meskipun memiliki kesibukan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketika ada revisi, Bahlil segera memperbaikinya. Athor juga membantah tudingan bahwa UI memberikan perlakuan khusus kepada Bahlil karena jabatannya sebagai menteri.
“Enggak (bukan karena Bahlil menteri), kita sebenarnya memperlakukan semuanya sama kok. Enggak ada perbedaan apa-apa,” tegasnya