BANDA ACEH — Wasekjen DPP GibranKu, Pangeran Mangkubumi mengkritik disertasi doktoral Sekjen PDIP, Hasto Kristiyato yang dipaparkan di Universitas Indonesia kemarin, yang memuat narasi yang menyinggung sikap Presiden Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024
Dia menilai, isi disertasi tersebut merupakan berupaya membawa suasana kebatinan pribadinya ke dalam ranah metodelogi akademis dan teori ilmiah.
Menurut Pangeran, disertasi Hasto dipenuhi oleh tendensi Politik sehingga menyebabkan hasil karya ilmiahnya dipenuhi oleh asumsi, spekulasi dan subjektifitas.
“Sebagai seorang insan akademis, idealnya Hasto memaparkan fakta dan data yang objektif, bukan justru membangun narasi kebencian serta fitnah yang didasarkan pada asumsi, spekulasi subjektifitas pribadi” ujar Pangeran Selaku Wasekjen DPP Gibranku
Selain itu Pangeran juga menyayangkan, sebagai sebuah hasil pemikiran, disertasi Hasto harusnya mampu melihat peristiwa empiris dan peristiwa faktual tentang bagaimana kondisi sosiologis maupun psikologis mayoritas masyarakat yang begitu menghargai bahkan mencintai Presiden Jokowi atas kerja ikhlasnya selama 1 dekade ini.
Seperti diketahui, dalam disertasinya, Hasto Kristiyanto mengatakan, ambisi kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdampak pada kerusakan demokrasi.
Hal ini disampaikan Hasto dalam sidang terbuka promosi doktor kajian strategik dan global di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).
Hasto memaparkan jika PDIP sebagai partai politik mendapatkan guncangan pada Pilpres 2024 berupa penyalahgunaan kekuasaan.
“Guncangan terhadap pelembagaan partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa abuse of power dan power behavior dengan karakternya authoritarian populism,” kata Hasto.
Menurutnya, karakter authoritarian populism lahir dari perpaduan feodalisme, populisme, dan Machiavellian yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.
Hasto mengistilahkannya sebagai “The Triangle of Authoritarian Populism Leadership”.
“Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif justru menjadi core element ambisi kekuasaan, demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ambisi kekuasaan yang dilakukan Jokowi berdampak serius terhadap kerusakan demokrasi dan lemahnya supremasi hukum.
“Implikasinya sangat serius, kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan penggunaan superdaya negara dan alat-alat negara yang merubah total watak demokrasi, yang berkedualatan rakyat menjadi demokrasi kekuasaan,” ucap Hasto.
Disertasi berjudul ‘Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan’.
Dari video terlihat sejumlah petinggi PDIP hadir untuk menyaksikan sidang promosi Doktor yang dijalani Hasto Kristiyanto.
Mereka yang hadir mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta membawa putranya Prananda Prabowo, dan Politisi PDIP Yasonna Laoly.
Selain politisi PDIP terlihat juga eks Menko Polhukam Mahfud MD menyaksikan sidang doktoral Hasto Kristiyanto.
Adapun disertasi Hasto Kristiyanto berjudul ‘Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan’
Hasto diuji empat profesor dari dalam dan luar negeri untuk mempertahankan disertasinya.
Dosen penguji tersebut tidak hanya dari internal SKSG tetapi turut pula penguji dari internasional.
Nama-nama penguji adalah Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Soewarno, M.A. dan Prof. Ludger Helms.
Diketahui, Hasto Kristiyanto mulai masuk kuliah S3 Program Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia pada 30 Agustus 2021.
Anak buah Megawati Soekarnoputri itu berkuliah selama kurang lebih 3 tahun hingga akhirnya memperoleh gelar Doktor.
Sehari sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menjalani sidang promosi doktoral.
Bahlil meraih gelar doktor setelah menjalani ujian terbuka doktor pascasarjana Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (16/10/2024).
Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
“Dan tugas saya memang hilirisasi. Saya mencoba untuk menguji secara akademik, apa yang kita lakukan dalam negara ini sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus ya kita tingkatkan, kalau belum apa yang harus kita revisi, apa yang kita lakukan perbaikan,” kata Bahlil di Kampus UI, Depok.
Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.
Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Adapun ketua sidang disertasi Bahlil adalah Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A, promotor sidangnya yakni Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M bersama dua ko-promotor yaitu Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E. dan Athor Subroto, Ph.D. Sementara itu, panelis penguji terdiri dari 5 orang yaitu Dr. Margaretha Hanita, S.H. M.Si., Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc. PhD., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno