BANDA ACEH – Elite PDI Perjuangan (PDIP) mengaku senang Prabowo Subianto tidak menyinggung soal Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI. Baginya, keputusan itu sudah tepat karena anggaran negara tak mencukupi.
Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pidato perdana setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Ketua DPP PDIP, Komaruddin Watubun menduga Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri sehingga tidak menyinggung persoalan IKN dalam pidato perdananya sebagai presiden. Sebab, IKN memang bukanlah prioritas negara pada hari ini.
Apalagi, kata dia, Jokowi sudah mewariskan utang negara sebanyak Rp8.400 triliun selama kepemimpinannya kepada Prabowo. Karenanya, IKN tidak harus menjadi prioritas utama negara.
“Pak Prabowo tidak sebut itu (IKN), pak Prabowo sendiri pasti memprioritaskan hal apa yang menjadi prioritas hari ini. Karena kondisi nasional seperti begini, pengaruh geopolitik global tentu menguras banyak tenaga. Kita punya hutang luar negeri sekarang ini 8.400 triliun,” kata Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)
Ia mengingatkan, Indonesia harus membayar utang Rp1.000 trilun pada tahun depan. Beban utang dari Jokowi itu harus diselesaikan oleh Prabowo selaku presiden penerus.
“Ini beban-beban yang harus diselesaikan oleh pak Prabowo. Jadi saya pikir itu bagian dari sikap pak Prabowo untuk menggarisbawahi mana yang jadi prioritas. Jadi mana yang penting dan prioritas dan mana yang penting tapi tidak prioritas,” ungkapnya.
Lagi pula, Komaruddin menilai belum ada urgensi untuk memindahkan ibu kota belakangan ini. Sebab, ia menyatakan Indonesia tidak akan mati jika tidak pindah ibu kota.
“Saya kira itu kalau orang masih kondisi seperti begini, kita bertahan di Jakarta, tidak mati kan. Tapi kalau rakyat kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik kasian rakyatnya,” jelasnya.
“Karena Prabowo tadi tekankan terus soal Rakyat kecil. Saya terharu ketika dia menyampaikan waktu kita berdua belum punya APBN, rakyat kecil yang membiayai militer kita. perjuangan kita. Berarti dia mengkhayati betul itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Komaruddin pun mendukung Prabowo tidak meneken Kepres tentang pemindahan ibu kota. Baginya, pemindahan ibu kota tidak boleh dipaksakan.
“Jangankan kepres, undang-undang pun kalau tidak bisa, kita lakukan mau dipaksa lewat mana. Kalau tidak ada uang kau mau apa?” tegasnya