Bahwa di dalam UU KIP telah dijamin, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; dikecualikan dari informasi publik adalah informasi mengenai proses penyelidikan dan penyidikan.
Namun dua kosa kata dan kunci keberhasilan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN tidak pernah diwujudkan secara baik di masa pemerintahan masa lalu sampai pada era Joko Widodo.
Satu dan lain sebab adalah, keteguhan sikap pemimpin nasional serta jajaran di bawahnya yang ragu-ragu dalam mengambil sikap tegas dan keras dalam penegakan hukum serta tidak melaksanakan amanah memberikan contoh baik di dalam masa kepemimpinannya.
Ini diperparah dengan sistem koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan tetapi yang tampak adalah, mengambil keuntungan dalam kesempatan demi kepentingan partainya bukan atas nama dan demi kesejahteraan rakyatnya.
Kondisi sosial politik dan hukum sedemikian merupakan pengalaman buruk yang seharusnya ditinggalkan pemerintahan Prabowo dalam lima tahun mendatang sehingga pernyataan keras dan tegas Presiden Prabowo merupakan shock therapy terhadap jajarannya dan konsisten dalam tindakannya.
(Penulis adalah Gurubesar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran)
