BANDA ACEH -Penyusunan kabinet pemerintahan adalah murni hak prerogatif presiden. Termasuk Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto jumlahnya lebih banyak dibanding pemerintahan sebelumnya.
Pengamat ekonomi Politik Mohammad Zulfikar Dachlan meyakini, Prabowo punya pertimbangan tersendiri dalam memilih puluhan menko/menteri dan puluhan wakil menteri serta beberapa pejabat lain di Kabinet Merah Putih.
Zulfikar juga percaya, tidak ada tekanan kepada Prabowo dalam menyusun komposisi kabinet bersama Gibran Rakabuming Raka.
“Kita harus hormati prerogatif presiden. Kalau belum apa-apa sudah curiga, berarti meremehkan beliau. Beri kesempatan dulu, kemudian mari kita awasi dan berikan nilai,” kata Zulfikar, Rabu, 23 Oktober 2024.
Ia menyadari, tetap ada risiko di balik kabinet gemuk. Salah satunya soal anggaran gaji yang tidak akan sedikit. Belum lagi PR membelah kementerian yang awalnya hanya satu lalu dipecah menjadi beberapa kementerian.
Ditambah lagi soal kantor kementerian baru yang belum dibangun. Selain itu ada beberapa kementerian yang sepintas memiliki tugas yang beririsan.
“Bidang ekonomi cukup rumit. Ada Dewan Ekonomi, Badan Ekonomi, Kemenko Perekonomian. Lalu ada Kementerian Investasi, Badan Investasi. Yang paling mumet adalah Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB,” jelasnya.
Sementara itu, ekonom Gede Sandra sepakat bahwa pembentukan KMP merupakan prerogatif presiden yang harus dihormati. Termasuk sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional.
“Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian. Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat,” kata Gede.