BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir merespons pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait dengan anggaran kementerian Rp20 Triliun.
Menurut Adies Kadir, jika memang anggaran tersebut masih masuk akal, harusnya dipenuhi dan disetujui.
“Saya melihat, pengalaman selama saya di DPR sebenarnya apapun yang diajukan selama masuk akal itu harusnya bisa dipenuhi,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Meski begitu kata Adies, perihal jumlah anggaran sejatinya memang perlu melihat sejumlah aspek.
Terutama kata dia, soal kekuatan pendapatan anggaran negara.
“Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut,” ucap Adies.
Tak hanya itu, kata dia, penting bagi pemerintah dalam melakukan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran.
Atas hal itu menurut Adies, permintaan penambahan anggaran menjadi tugas Menteri Keuangan RI, Badan Anggaran DPR dan Komisi XIII DPR yang menjadi kolega dari Kementerian HAM.
“Nanti kita akan lihat laporan dari teman-teman (Komisi XIII dan Banggar) terkait dengan penambahan anggaran,” ujar Adies.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia.
Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
“Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” ucap Pigai yang disambut tepuk tangan hadirin dalam acara penyambutan menteri di bawah naungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar. Terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.
Angka itu terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas.
Kemenkum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.
Sementara Kemen Impas mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.
Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.
“Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun bisa dapat kementerian lain,” kata Pigai.
“Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” imbuhnya
