BANDA ACEH – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, buka suara mengenai ramainya pemberitaan mengenai dirinya yang disebut meminta anggaran Rp 20 triliun. Menurut Natalius ucapannya itu dilontarkan saat dia menjelaskan porsi anggaran yang ideal untuk Kementerian HAM. Dia juga mengatakan, anggaran Rp 20 triliun itupun diminta apabila negara memiliki anggaran yang cukup. Natalius mengatakan apa saja yang akan dia lakukan apabila diberi anggaran Rp 20 Triliun.
Salah satunya program yang ingin diwujudkannya yaitu mendirikan universitas yang mempelajari mengenai HAM.
“Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lain,” kata Natalius dalam akun X yang dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.
Natalius mengatakan, nantinyq universitas khusus HAM itu akan dipimpin oleh Putra Indonesia yang memiliki kapasitas mumpuni dalam bidang HAM.
“Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia,” tulisnya
Dia juga akan membuat gerakan yang membangun kesadaran terhadam HAM. Oleh karena itu, dirinya memerlukan anggaran yang cukup agar programnya dapat terlaksana dengan baik.
“2. KADARHAM, membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dan lain-lain masih banyak lagi,” ujar Natalius
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2024-2029. Pigai pun meminta kepada pemerintah agar anggaran Kementerian HAMditambahkan.
“Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar–enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Pigai kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2024.
Pigai menjelaskan bahwa dirinya minta anggaran sebanyak Rp20 triliun. Pasalnya, jika dikalkulasi anggaran pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” kata Pigai.