BANDA ACEH -Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal anggaran ditambah jadi Rp20 triliun disorot pimpinan Komisi XIII DPR.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira menilai sebaiknya Pigai melakukan konsultasi dan mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran.
“Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya,” kata Andreas Hugo Pareira kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan.
Lanjut Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.
“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ujarnya.
Terlepas dari hal itu, Andreas menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.
Ia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.
“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” demikian Andreas.
Dalam acara pisah sambut, MenHAM Natalius Pigai meminta anggaran untuk Kementerian ditambah jadi Rp20 triliun dari yang dianggarkan Kemenkeu hanya Rp64 miliar.
