BANDA ACEH – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan alasan pihaknya masih melakukan aksi demonstrasi meski sudah deklarasikan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyatakan aksi demonstrasi merupakan cara untuk mendukung agar harapan buruh jadi kebijakan yang nyata.
“Partai Buruh dan serikat pekerja sudah mendeklarasikan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dengan enam harapan. Cabut Omnibus Law,” kata Said Iqbal kepada Tribunnews.com di Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
Maka itu, dikatakan Said Iqbal, pihaknya dalam aksi hari ini menyampaikan harapan agar Omnibus Law dicabut dan menuntut kenaikan upah.
“Kami menyampaikan kenaikan upah layak 8 sampai 10 persen. Hapus outsourcing kami menyampaikan,” kata Said Iqbal.
“Justru kami datang demo ini karena ingin dukungan ini menjadi kebijakan yang nyata buat buruh,” lanjutnya.
Diterangkan Said Iqbal pihaknya mendukung pemerintahan Prabowo dengan enam harapan.
“Modelnya bisa demo, seminar, konferensi pers, diskusi dan dialog dengan pemerintah,” ucapnya.
Diketahui hari ini serikat buruh bersama Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
Massa aksi utamanya meminta cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menaikan upah minimum 2025 minimal 10 persen.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029.
Adapun hal itu disampaikannya pada acara Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
“Saudara yang terakhir saya ingin menyampaikan Partai Buruh, serikat buruh dan petani, aliansi nelayan forum buruh dan tenaga honorer dan elemen buruh se-Indonesia,” kata Said Iqbal.
Ia melanjutkan dengan ini menyatakan resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden Republik Indonesia terpilih. Yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
“Resmi melalui forum ini saya mewakili kawan-kawan. Kita antarkan 20 Oktober 2024 terjadinya pergantian pemerintahan yang sah melalui mekanisme pemilihan umum,
