BANDA ACEH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana penambahan porsi saham milik pemerintah sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi gratis.Awalnya, Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu laporan hasil finalisasi oleh PTFI. Mengingat, sebelumnya fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, pernah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu.
“Sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi (soal tambahan porsi saham pemerintah),” kata Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Adapun, rencana penambahan saham milik pemerintah di PTFI sebesar 10% tersebut dikatakan akan ditawar semurah mungkin. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil mengatakan rencana penambahan saham tersebut berpotensi gratis.
“(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya.
Asal tahu saja, saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.
“Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.
Dia menegaskan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2024 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.
“Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.
Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah memasuki tahap final.
“Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).
Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.