BANDA ACEH – Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait dukungan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada salah satu pasangan calon Pilkada di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
Menurut Ganjar, tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena melibatkan peran presiden yang seharusnya tidak terlibat dalam kampanye tanpa cuti resmi.
“Syaratnya apa? Harus cuti. Saya kira syarat itu tidak terpenuhi kemarin. Maka ini contoh buruk buat saya,” kata Ganjar dalam wawancara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).
Ganjar menyoroti pentingnya menjaga netralitas jabatan presiden dalam proses pemilihan kepala daerah.
Pernyataan ini sejalan dengan imbauan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah yang menyatakan presiden tidak seharusnya terlibat dalam kampanye tanpa izin cuti.
Hal itu sebuah langkah yang dianggap Ganjar berani dari pihak KPU.
Ganjar menambahkan ihwal masih ada waktu bagi Prabowo untuk memperbaiki situasi.
“Dan saya kira statement sebelumnya, kalau tidak salah di acara PAN beliau sampaikan, kasihlah pada yang muda-muda itu, saya akan jamin tidak akan ikut terlibat,” ujarnya.
Ganjar juga menegaskan masyarakat akan menantikan konsistensi dari komitmen yang telah diucapkan oleh Prabowo.
“Nah, kepercayaan seorang pemimpin pasti akan ditunggu. Jadi konsistensi dari ucapan pasti juga akan ditunggu dan kesempatan untuk memperbaiki itu, menurut saya masih ada,” pungkasnya.
Reaksi Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah buka suara terkait dugaan endorse atau dukungan dari Presiden Prabowo Subianto kepada paslon nomor urut dua di Pilkada Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
Diketahui dukungan itu terungkap lewat sebuah video yang menampilkan Prabowo yang berada di depan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain, pihaknya kini tengah melakukan penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti terkait dugaan endorse dari Prabowo ini.
Jika nanti dari penelusuran tersebut ditemukan pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.
“Kalau dalam penelusuran nanti ternyata ada dugaan pelanggaran, pasti kami akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, termasuk yang ada dalam video itu,” kata Husain, dilansir Kompas.com, Selasa (12/11/2024).
Tak hanya itu, temuan dugaan pelanggaran itu juga nantinya akan diproses lebih lanjut dalam sidang pleno.
Selanjutnya, Bawaslu akan membuat Surat Keputusan (SK) penelusuran untuk melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terlibat.
Termasuk jika diperlukan, Bawaslu akan mendatangi Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan pihak-pihak yang ada dalam video tersebut.
“Setelah itu kami bahas di sentra Gakkumdu dalam waktu 1×24 jam. Setelah itu kita klarifikasi kepada beberapa pihak.”
“Termasuk, jika perlu mendatangi Istana Kepresidenan untuk menemui pihak-pihak yang ada di video itu, jangka waktunya 7 hari penelusuran itu,” terang Husain.
Husain menegaskan, Bawaslu Jateng tidak akan mengabaikan kasus video viral Prabowo dengan Luthfi-Yasin yang belakangan ramai diperbincangkan publik ini.
Meski demikian, Bawaslu Jateng tetap harus menunggu arahan dari Bawaslu RI, mengingat kasus ini melibatkan Presiden.
“Walaupun mungkin Pak Prabowo itu sebagai Ketua Partai, tapi sekarang posisinya seperti Presiden, ‘kan.”
“Makanya kami juga koordinasi dengan Bawaslu RI langkah-langkah yang harus kami ambil agar tidak salah atau keliru dalam penanganannya,” imbuh Husain.
Diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
Ajakan tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024) siang.
Sejumlah media massa dan platform iklan di YouTube juga mengunggah konten video yang sama.
Sebagai informasi tambahan, sejak diunggah hingga Minggu (10/11/2024) pagi, unggahan di akun pribadi Luthfi tersebut sudah mendapatkan 2.417 komentar dan 3.803 likes