NASIONAL
NASIONAL

Gibran Bikin Layanan ‘Lapor Mas Wapres’, Pengamat: Sudah Izin Presiden Belum?

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Analis komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) menyoroti kebijakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membuka layanan aduan masyarakat ‘Lapor Mas Wapres’ di Istana Wakil Presiden.Menurutnya, semangat dari program ini sudah baik akan tetapi yang jadi pertanyaan apakah Gibran sudah berkoordinasi dan diizinkan Presiden Prabowo Subianto? Hal lainnya, Hensat menilai program ini kurang pas untuk dilaksanakan pejabat tinggi selevel wapres.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

“Jangan jadikan ini nostalgia, karena sesungguhnya layanan ini merupakan kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat setingkat wali kota, oleh karena itu kita harus tahu terlebih dahulu apakah Gibran sudah berkoordinasi dengan presiden soal layanan ini,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Berita Lainnya:
Terima Keluhan Warga soal Ganti Rugi Lahan, Jokowi: Meski Jabatan Presiden Sudah Selesai, Hati Saya untuk Bangsa Indonesia
ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menjelaskan, sebanarnya negara sudah membuat layanan aduan masyarakat seperti ini lewat lembaga Ombudsman RI. Hensat tak masalah jika program ini sudah disetujui Presiden Prabowo, tapi dia ingatkan agar Gibran konsisten.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

“Ini soal konsistensi, jangan istilahnya ‘anget-anget tahi ayam’, jangan sampai program ini hanya hype di awal setelahnya tidak dilanjutkan,” ujar Hensat.

Berita Lainnya:
Menteri Amran Copot Direktur Kementan, Diduga Terima Suap Rp700 Juta
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Hensat juga ingin melihat akan keseriusan Gibran terhadap layanan aduan ini. Ia mengingatkan, layanan itu tidak seharusnya hanya sekedar menampung aduan masyarakat, tapi juga jadi wadah memberikan laporan atas tindak lanjut aduan.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

“Dia harus serius, dalam arti jangan sampai layanan aduan itu jadi ‘PHP’ (pemberi harapan palsu) kepada masyarakat, yang berharap agar pemerintah menindaklanjuti aduan mereka saat datang ke sana,” tuturnya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya