BANDA ACEH – Update kasus guru Supriyani semakin melebar setelah kabar pecah kaca mobil Camat Baito.
Hal ini menjadi fokus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam.
Hasilnya akan diumumkan segera mungkin lantaran desakan kuat masyarakat.
Adapun insiden ini menarik perhatian publik karena mobil tersebut sering digunakan oleh guru honorer Supriyani, yang saat ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan.
Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, menjelaskan penyelidikan dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Makassar untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.
“Kami akan menyampaikan hasil Tim Labfor dalam waktu dekat ini,” ujar Iis saat ditemui TribunewsSultra.com di Polda Sultra pada Rabu (13/11/2024).
Kronologi Kejadian
Kaca mobil Camat Baito yang pecah terjadi setelah Kasi Pemerintahan Kecamatan Baito, Herwan Malengga, pulang dari sidang kasus Supriyani.
Herwan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat ia kembali ke rumah jabatan Camat Baito dari Desa Ahuangguluri.
“Saya mendengar bunyi dan saat saya cek, kaca mobil di samping sudah pecah,” kata Herwan, Senin (28/10/2024).
Setelah turun dari mobil, ia melihat seseorang melarikan diri dari lokasi kejadian.
“Pas saya turun saya lihat ada orang lari, sempat saya buruh,” jelasnya.
“Saya sempat mengejar, tetapi tidak menemukan pelaku,” tambahnya.
Polda Sultra menurunkan Tim Labfor Makassar untuk menyelidiki penyebab pecahnya kaca mobil dinas tersebut.
“Turunnya Tim Labfor adalah tindak lanjut dari konferensi pers Kabid Humas dan Direktur Reserse Kriminal Umum Dit Reskrimum Polda Sultra,” jelas AKP Nyoman Gede Arya Triadi Putra, Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan.
Tim Labfor yang berjumlah tiga personel telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengkaji kembali kesaksian Herwan.
“Kami merekonstruksi kejadian berdasarkan penjelasan saksi,” ujar Nyoman Gede.
Penyelidikan terhadap insiden pecahnya kaca mobil Camat Baito yang melibatkan Supriyani terus berlanjut.
Hasil olah TKP akan dituangkan dalam berita acara dan diajukan kepada pimpinan untuk dilakukan gelar perkara.
Masyarakat diharapkan menunggu hasil resmi dari pihak kepolisian terkait kasus ini.
Susno Duadji Sarankan Iptu Muh Idris Dipidana
Proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur sehingga Kapolsek Baito Iptu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin dicopot dari jabatannya.
Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan.
Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol. Iis Kristian menyatakan ada indikasi permintaan uang damai kepada guru Supriyani sebesar Rp2 juta agar tak ditahan.
“Jadi dua personel ini Kapolsek dan Kanit Reskrimnya ditarik ke polres untuk mempermudah pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik,” ungkapnya, Rabu (13/11/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.
Pencopotan keduanya berdasarkan surat perintah Kapolres Konawe Selatan yang keluar pada Sabtu (9/11/2024).
Jabatan Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito akan diemban pejabat sementara yang ditunjuk Kapolres Konawe Selatan.
“Ini juga untuk menjamin pelayanan di Polsek Baito tetap berjalan, selama dua personel tadi diperiksa,” lanjutnya.
Ia menenambahkan Propam Polda Sultra masih mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Iptu Muhammad Idris dan Aipda Amiruddin.
Propam akan melakukan gelar perkara sebelum sidang etik.
“Semua keterangan saksi, korban, sama beberapa anggota yang diinterogasi nanti dirampungkan. Kemudian ditentukan kapan sidang etiknya,” tandasnya.
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn.) Pol. Susno Duadji, berharap Iptu Muhammad Idris diproses pidana lantaran menerima uang damai Rp2 juta dari nominal Rp50 juta yang diminta.
“Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi,” katanya, Senin (11/11/2024), dikutip dari YouTube Nusantara TV.
Menurutnya, proses pidana akan memberikan pelajaran kepada polisi yang menyalahgunakan wewenangnya saat penyelidikan.
“Karena itu korupsi, tidak cukup dicopot dari jabatan, harus diproses pidana.”
“Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh,” sambungnya.
Peran Iptu Idris dalam Kasus Supriyani
Diketahui, Iptu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito.
Ia melakukan serah terima jabatan (sertijab) pada Kamis (4/4/2024).
Kasus guru Supriyani termasuk kasus yang ditangani di awal Iptu Muhammad Idris menjabat karena terjadi pada Rabu, 24 April 2024 lalu.
Aipda WH sebagai pelapor mendatangi Iptu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024.
Iptu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi.
Upaya mediasi dilakukan berulang kali namun tidak menemukan titik temu sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka.
Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol. Moch Sholeh menyatakan Kapolsek Baito Iptu Muh Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian.
“Jadi saat ini dua oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik.”
“Untuk sementara kami mintai pendalaman keterangan untuk dua personel ini,” bebernya, Selasa (5/11/2024), dikutip dari TribunnewsSultra.com.
Propam Polda Sultra mendapat bukti adanya permintaan uang Rp2 juta kepada Supriyani.
Bukti permintaan uang damai Rp50 juta masih diselidiki.
“Kita sudah kroscek soal permintaan uang Rp50 juta tapi belum terlihat, indikasinya ada. Maka kami perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya,” katanya.
Kades Dipaksa Buat Kesaksian Palsu
Kades Wonua Raya, Rokiman, diperiksa Propam Polda Sultra perihal uang damai Rp50 juta dalam kasus penganiayaan siswa anak Aipda WH.
Guru Supriyani yang berstatus terlapor enggan membayar uang damai sehingga proses mediasi gagal.
Guru honorer berusia 36 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Rokiman mengaku membuat dua video yang menjelaskan asal usul uang damai Rp50 juta.
Pada video pertama, Rokiman menyatakan permintaan uang damai keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun dalam video kedua, Rokiman membuat kesaksian dirinya selaku kepala desa meminta Supriyani membayar uang damai Rp50 juta.
Dari dua video yang dibuat, video pertama yang sesuai kenyataan, sedangkan video kedua dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ipda Muhammad Idris.
“Video pakai jaket, saya diarahkan dimana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito,” ungkapnya.
Dirinya didatangi Kapolsek Baito usai membuat video pertama dan diminta membantu menyelesaikan kasus ini dengan membuat kesaksian palsu.
“Tetiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan ‘nah ini pak desa yang selama ini saya cari,susah sekali. Coba dibantu dulu saya’,” ucapnya menirukan perkataan Kapolsek Baito.
Meski pernyataannya membuat terancam, Rokiman mengaku lega dapat membeberkan fakta sebenarnya.
“Saya merasa lega usai memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya,” tuturnya