ORINEWS id – Dua pria berpakaian hitam membentangkan bendera Bulan Bintang di Kantor Gubernur Aceh. Salah seorang pelaku mengenakan topi dan penutup wajah, sementara yang lainnya memakai baret. Aksi tersebut dilakukan tepat di depan pintu masuk ruang kerja gubernur.
Menanggapi insiden ini, Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, menegaskan bahwa pelaku aksi tersebut bukan bagian dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tergabung dalam KPA.
“KPA Pusat tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada siapa pun untuk membentangkan bendera Bulan Bintang di mana pun,” ujar Abu Razak, Jumat (29/11/2024).
Dia menilai aksi tersebut sebagai tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperkeruh suasana damai Aceh pasca Pilkada.
Abu Razak mencurigai adanya pihak tertentu yang menunggangi aksi ini untuk merusak nama baik KPA dan Partai Aceh (PA), terutama setelah kemenangan pasangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhullah (Dek Fad) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030 berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU RI.
“Ini provokasi yang terus diulang-ulang dengan tujuan memancing kerusuhan dan merusak reputasi KPA serta PA. Namun, Alhamdulillah, seluruh anggota KPA dan PA di seluruh Aceh tidak terpancing,” ucapnya.
Abu Razak juga mengkritik sistem pengamanan Kantor Gubernur Aceh yang dinilai lemah. Dia mempertanyakan bagaimana dua pelaku dapat dengan mudah masuk dan melakukan aksi tanpa terdeteksi oleh petugas keamanan, Satpol PP, atau pihak kepolisian yang bertugas di kantor pemerintahan tersebut.
“Bagaimana mungkin dua orang bebas masuk dan melakukan provokasi seperti itu? Saya meminta agar Pj Gubernur Aceh, Sekda Aceh, serta Kepala Satpol PP/WH segera mengevaluasi SOP pengamanan di kantor tersebut,” tegasnya.
Abu Razak menyarankan peningkatan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, namun dengan pendekatan yang tetap terukur agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan.
“Keamanan harus diperketat, tapi jangan sampai menghalangi aktivitas pemerintahan atau mengurangi kenyamanan tamu dan pegawai,” pungkasnya. []