BANDA ACEH – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyoroti adanya intervensi institusi Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.Ia mengatakan, pergerakan aparat kepolisian atau yang disebut Partai Cokelat ini bergerak sudah berdasarkan komando.
Ia pun menuding pihak yang memberikan komando dibalik itu semua adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita,” kata Deddy di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.
Dia pun merasa heran oknum kepolisian yang belakangan disebut Partai Cokelat (Parcok) ini masih sempat untuk cawe-cawe pada pilkada serentak 2024.
Padahal, kata dia, banyak kasus-kasus besar yang terjadi pada akhir-akhir ini.
“Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak. Ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian. Masih sempat-sempat cawe-cawe,” ujar Deddy.
Dia juga meminta Listyo Sigit bertanggung jawab atas sederet kasus yang mendera institusi kepolisian belakangan ini.
“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listyo Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini,” kata Deddy.
Anggota DPR RI ini meminta kepada seluruh anggota kepolisian untuk menyelamatkan Korps Bhayangkara.
Dia tak ingin Polri terus terpuruk di bawah nakhoda Listyo Sigit.
“Kami menyerukan seluruh Bhayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan di bawah, terpuruk jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listyo Sigit,” tutur Deddy.
Ingin Polri di Bawah TNI-Kemendagri
PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Polri kembali di bawah kendali panglima TNI. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus usai melihat adanya oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.
“Kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali panglima TNI atau dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
Dia mengatakan, nantinya tugas polisi selain hanya mengatur lalu lintas, juga berpatroli keliling rumah masyarakat.
“Tugas polisi, mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak,” ujar Deddy.
Sementara itu, bagian reserse bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan sampai ke pengadilan.
“Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” imbuhnya.
Ia pun menyoroti kasus yang akhir-akhir ini terjadi. Diantaranya kasus polisi tembak polisi.
“Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi Kepolisian,” jelas Deddy.
Anggota DPR ini menjelaskan dalam Pilkada ini, pihaknya telah menemukan adanya cawe-cawe oleh anggota Bhayangkara ini.
Bahkan, kata dia, keterlibatan aparat di Pilkada ini sudah menjadi perbincangan di Komisi II dan III DPR RI.
“Di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah menyinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami PDI Perjuangan terus terang sedih,” paparnya.
