BANDA ACEH – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih tidak melakukan politisasi perkara. Pernyataan ini disampaikan Puan, setelah mengesahkan lima Pimpinan dan lima Dewas KPK dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).”Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi,” ucap Puan.
Adapun, lima pimpinan KPK terpilih yang disahkan DPR di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara, lima Dewas KPK terpilih yakni,
Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.
Menurutnya, hasil penetapan ini akan diserahkan DPR kepada Pemerintah. Nantinya pimpinan dan Dewas KPK terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ya sudah selesai mekanisme yang ada di DPR, setelah ini tentu saja akan kami kembalikan (hasilnya), bersurat kepada presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh Presiden dan Pemerintah,” ucap Puan.
Lebih lanjut, Puan tidak mempersoalkan soal latar belakang calon pimpinan KPK selama masih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan lembaga antirasuah tersebut. Terpenting pimpinan dan Dewas KPK bisa bekerja secara profesional dan amanah.
“Yang ada itu (dari Kepolisian), ada juga dari kejaksaan, ada dari hakim, kemudian ada dari polisi, ada auditor. Jadi sepertinya InsyaAllah ke depannya ini saling melengkapi, kemudian akan bisa bekerja secara profesional dan amanah,” pungkas Puan.
