BANDA ACEH – Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim meyakini apabila ada upaya intervensi dari pihak manapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) akan mempertahankan sikap netral di Pilkada Jakarta 2024.Hal itu disampaikan Chico merepons pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan bekas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara, Jumat malam (6/12/2024), yang disebut-sebut membicarakan skenario Pilkada Jakarta dua putaran.
“Kami percaya penyelenggara Pilkada di Jakarta ini akan mempertahankan sikap netral dan profesionalitasnya, apabila ada upaya intervensi dari pihak manapun,” kata Chico saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
Kendati demikian, ia menyebut, pihaknya belum mendengar pasti soal isu pembahasan Pilkada Jakarta dua putaran dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi.
Pertemuan Prabowo dengan Jokowi bukan sekadar pertemuan biasa. Menurut informasi yang diperoleh inilah.com, pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara tadi malam membicarakan soal Pilkada Jakarta 2024 diskenario dua putaran.
Hal itu menyusul perolehan suara yang diraup pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebesar 50,07 persen. Jokowi membicarakan dengan Prabowo kemungkinan adanya celah Pilkada Jakarta digelar dua putaran berdasarkan perolehan suara Pramono-Rano tersebut.
Adapun KPU DKI Jakarta sebelumnya menegaskan, paslon yang meraih suara lebih dari 50 persen atau 50 persen plus satu sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2024. KPU DKI Jakarta Sabtu ini akan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta pukul 16.00 WIB.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo yang membicarakan skenario Pilkada Jakarta dua putaran sebagai hal yang memprihatinkan.
“Jika pembahasan soal Pilkada itu benar adanya, ini tentu memprihatinkan, karena itu tentu urusan kekuasaan praktis, bukan soal bangsa dan negara,” kata Dedi saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
Ia menekankan, Prabowo seharusnya berdaulat dan tidak lagi terlibat dalam Politik praktis yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. “Pemerintahan akan terganggu jika Presiden masih ikut intervensi kepentingan politik praktis,” ucap Dedi.
Ia juga menyebut pertemuan intens Prabowo dan Jokowi kental dengan urusan personal dibandingkan soal kepentingan bersama. “Karena presiden terdahulu masih ada Megawati dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tetapi hanya Jokowi yang secara rutin masih ditemui,” ungkap Dedi.
