BANDA ACEH – Sebagai upaya peningkatan nilai tambah, jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan serta seluruh insan pertanian Aceh harus mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari hulu hingga hilir, agar petani semakin sejahtera.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah, dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun Perkebunan ke-67, di halaman Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Minggu (8/12/2024).
Advertisements
“Aceh harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk komoditi perkebunan, mulai dari hulu sampai hilir untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan tema Hari Perkebunan ke-67, Mewujudkan perkebunan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan energi menuju Indonesia emas 2045” ujar Diwarsyah.
Untuk itu, Sekda mengimbau kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh beserta jajaran untuk menindaklanjuti roadmap perkebunan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya baik APBN/APBA/APBK dan juga dana bagi hasil seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Bagi Hasil Sawit (DBHS).
Advertisements
“Alhamdulillah, Pemerintah Aceh bersama mitra pembangunan perkebunan telah menyelesaikan penyusunan dokumen roadmap kelapa sawit berkelanjutan 2023-2045 dan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh (RAD KSB) Aceh tahun 2023-2026 yang disertai dengan Penetapan Peraturan Gubernur Aceh nomor 17 tahun 2024 tentang RAD KSB Aceh,” ungkap Diwarsyah.
Dalam sambutannya, Plt Sekda mengungkapkan, saat ini perkebunan di Aceh mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian Aceh. Saat ini, luas lahan perkebunanmencapai 1.078.728 ha yang terdiri atas perkebunan kelapa sawit seluas 470.827 ha dan komoditi lainnya seluas 607.901 ha.
Dari jumlah tersebut, perkebunan rakyat seluas 247.102 ha dan perkebunan besar seluas 223.725 ha. Dari segi pengolahan, Aceh memiliki 61 pabrik kelapa sawit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Dengan luas lahan tersebut, maka sektor perkebunan sangat berperan penting dalam mendorong perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Oleh karena itu, Diwarsyah mengingatkan agar dinas terkait dapat memastikan praktik-praktik perkebunan agar selalu bertanggung jawab dari sisi lingkungan dan sosial, sesuai dengan dengan komitmen Pemerintah Aceh, melalui rencana pertumbuhan ekonomi hijau yang selaras dengan target nasional dalam mendorong daya saing ekonomi daerah.
Diwarsyah menambahkan, salah satu arah kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang merupakan penjabaran dari visi Aceh dalam RPJA 2012-2032, yaitu Aceh yang islami, maju, damai, dan sejahtera.
“Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan peran semua pihak, baik pemerintah dan swasta, terutama para mitra perkebunan dan pihak perbankan, dalam rangka akselerasi dan kolaborasi dalam mensukseskan program kegiatan yang berorientasi keberpihakan kepada masyarakat, agar terwujud peningkatan penghidupan masyarakat dan inklusi sosial, serta terciptanya peningkatan tata kelola perkebunan Aceh yang maju dan berdaya saing tinggi di pasar nasional dan internasional,” kata Diwarsyah.
Dorong Plasma Nutfah Aceh jadi Komoditas Unggul Nasional
Dalam sambutannya, Plt Sekda juga mendorong agar plasma nuifah komoditi perkebunan dari Aceh menjadi varietas unggul nasional. Untuk diketahui bersama, saat ini beberapa komoditas perkebunan Aceh telah menjadi komoditi unggul nasional, di antaranya Kelapa Dalam Lampanah Aceh Besar, Kopi Gayo Arabika I, II, dan III serta yang baru disidangkan Lada Lamkuta I Bireuen.
“Plasma nutfah tentu harus terus diperkuat dengan membangun kebun sumber benihnya agar ketersediaan setiap saat selalu terjaga. Pemerintah Aceh tentu siap mendukung agar inovasi dan kreatifitas jajaran Distanbun Aceh dalam pengembangan komoditas perkebunan Aceh agar terus memberi kontribusi dalam peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Plt Sekda.
