BANDA ACEH -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan dikembalikan ke DPRD sebagaimana era Orde Baru.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, sikap apatis masyarakat terhadap pesta demokrasi bukan karena alasan pemilihan langsung, melainkan karena kekecewaan publik terhadap penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
“Masyarakat melapor ke Bawaslu pun tidak ada tindak lanjut. Laporan ditumpuk dan baru disampaikan nanti catatan akhir tahun,” kata Ray dalam diskusi Jaga Pemilu di Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 13 Desember 2024.
Faktanya ada banyak persoalan di lapangan, mulai dari keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Politik uang, hingga munculnya isu partai cokelat.
“Politikus bilang Pilkada ini mahal (menjadi alasan untuk mengubah sistem Pilkada). Berdasarkan laporan dana kampanye, murah cuma Rp2-5 miliar, enggak sampai triliunan,” jelas Ray.
Argumentasi Ray ini sekaligus menepis keinginan Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi mengubah sistem pemilihan langsung pada Pilkada menjadi lewat DPRD.
“Usulan mengembalikan Pilkada ke DPRD tertolak dengan logika mereka sendiri. Mereka bilang demokrasi makin matang, artinya kita harus maju terus. Bukan malah mundur ke belakang,” tandas Ray.
Presiden Prabowo sebelumnya membandingkan Pilkada langsung di Indonesia dengan Pilkada di beberapa negara lain yang dilakukan melalui DPRD>
Dikatakan Prabowo, sistem yang diterapkan negara lain itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo saat HUT ke-60 Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis malam 12 Desember 2024.