BANDA ACEH – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
“Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.
“Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.
Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.
Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat Politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.
Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.
Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.
Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.
“Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.
Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.