BANDA ACEH -Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara sebesar 6,5 persen dipastikan tidak memberi manfaat apa-apa jika PPN tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen.
Hal ini disampaikan pengamat ekonomi, Armin Rahmansyah Nasution terkait pernyataan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menetapkan UMP tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen. Dengn kenaikan ini, UMP Sumut menjadi Rp 2.992.559, naik dari tahun 2024 sebesar Rp 2.710.493. Dengan kata lain, UMP Sumut mengalami kenaikan sebesar Rp 282.066.
“Kenaikan ini sebenarnya menjadi tidak ada pengaruhnya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan tidak mampu meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Armin, Minggu, 15 Desember 2024.
Hal itu dikatakan Akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed) ini sebab, kenaikan UMP tersebut akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
“Jika kemudian kenaikan UMP itu langsung membuat harga sembako misalnya naik, nah lantas apa yang bisa membuat kenaikan itu bisa memberi kesejahteraan dan meningkatkan daya beli? toh sama saja, upah naik Rp 282.066, tapi pengeluaran juga otomatis naik karena harga kebutuhan pokok jadi naik,” ujarnya.
Untuk itu kata Armin, Pemprovsu tidak boleh menyatakan kenaikan UMP itu sebagai upaya untuk menaikkan kesejahteraan dan meningkatkan daya beli masyarakat tanpe melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lain yang ada masuk dalam kriteria hidup layak (KHL).
“Selama ini gaji masyarakat itu kan untuk membayar belanja kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya transportasi dan lain-lain. Kalau semua komponen itu naik gara-gara efek dari kenaikan UMP, yang ada justru gaji naik Rp 282.066 itu tak cukup untuk memenuhi belanja atas kenaikan-kenaikan yang ada, malah sebaliknya semakin tak punya kemampuan daya beli masyarakat,” pungkasnya.