BANDA ACEH – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai banyaknya kasus kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian lantaran terdapat dua penyakit, yakni penyakit yang diderita per individu dari masing-masing anggota kepolisian dan sistem yang ada di institusi tersebut. Menurut Bambang, penyakit per individu yang diderita oleh oknum anggota kepolisian adalah narcissistic personality disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik, dimana mereka memiliki pandangan yang tinggi terhadap dirinya sendiri.Salah satu akibat gangguan NPD ini membuat penderitanya bersikap arogan dan sewenang-wenang, mereka tidak bisa mengontrol emosinya sehingga melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap orang lain. Oleh sebab itu, kata Bambang, institusi kepolisian harus melakukan kajian yang mendalam untuk menjaga kesehatan mental anggotanya.
Sementara soal penyakit yang diderita sistem di kepolisian yang dimaksud adalah mandeknya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan terhadap bawahannya, akibatnya banyak anggota kepolisian yang keluar dari tugas pokok dan fungsinya, seperti menjadi backing mafia tanah, BBM, tambang minyak ilegal, dan lainnya. Menurut Bambang, semua persoalan yang dilakukan oleh oknum aparat tersebut hanyalah puncak gunung es yang diakibatkan gangguan mental dan sistem pengawasan dari lembaga kepolisian tidak berjalan. “Artinya dua-duanya ini sama-sama sedang sakit. Individu sakit, sistemnya juga sakit,” kata Bambang.
Kondisi yang tengah dialami institusi kepolisian saat ini mendorong segera dilakukan evaluasi dan reformasi secara menyeluruh di tubuh Polri. Menurut Bambang, sejatinya reformasi kepolisian merupakan amanat reformasi 1998 yang harus dijalankan, namun langkah kepolisian saat ini berjalan semakin menjauh dari amanat reformasi. Bambang menilai, melencengnya langkah polisi dari amanat reformasi itu dinilai sebagai lemahnya kepemimpinan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya. Mereka dinilai tidak tegas dan tidak konsisten dalam melakukan penegakan aturan di internal lembaganya.
Selain itu, dampak lemahnya jiwa kepemimpinan di tubuh kepolisian juga melahirkan kelompok-kelompok atau kubu-kubuan antarmereka. Kemudian juga ada promosi kenaikan pangkat bagi orang-orang terdekat serta runtuhnya meritokrasi di internal bhayangkara. “Makanya memang harus ada evaluasi terkait dengan kemungkinan [pelanggaran sistem] di kepolisian saat ini,” ujarnya.
